Radarlambar.bacakoran.co -Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan klarifikasi setelah munculnya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menghentikan pembangunan proyek jalan tol baru selama masa kepemimpinannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan sepenuhnya semua proyek tol baru. Namun, pengembangan proyek tol baru akan dilakukan dengan mempertimbangkan instruksi Presiden Prabowo.
Rachman menegaskan bahwa pembangunan proyek jalan tol yang sudah memiliki kontrak atau sedang dalam tahap pelelangan akan tetap dilanjutkan. Selain itu, proyek yang berada dalam tahap persiapan atau kajian juga akan terus berjalan. Pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek yang telah dimulai atau sudah dalam proses administrasi tidak akan dihentikan, meskipun ada evaluasi terhadap proyek tol baru.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada arahan Presiden yang lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian, proyek tol yang terkait langsung dengan ketahanan pangan dan energi, seperti yang melibatkan investasi swasta murni, kemungkinan besar akan tetap dilanjutkan. Kementerian PU berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek tol yang sudah berjalan, sambil mempertimbangkan kebutuhan strategis negara.
Pembangunan Jalan Tol yang Terkontrak Tetap Dilanjutkan
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menghentikan sementara proyek-proyek jalan tol yang belum dimulai. Meskipun demikian, Sony menekankan bahwa proyek jalan tol yang sudah terkontrak atau dalam tahap lelang tetap akan dilanjutkan. Sebagai contoh, proyek-proyek seperti Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) dan jalan tol Gilimanuk - Mengwi di Bali, yang sudah memasuki tahap persiapan atau lelang, akan tetap dilanjutkan sesuai rencana.
Namun, proyek yang masih dalam tahap studi kelayakan, seperti Jalan Tol Puncak, kemungkinan akan ditunda untuk sementara waktu, mengingat proyek tersebut masih berada pada tahap pengembangan studi dan belum memasuki tahap konstruksi.
Kesimpulan
Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, menjelaskan bahwa kebijakan untuk tidak melanjutkan pembangunan tol baru akan lebih bersifat selektif dan berdasarkan kebutuhan serta prioritas nasional. Proyek jalan tol yang sudah terkontrak atau sedang dalam proses pelelangan tetap akan dilanjutkan, sementara proyek baru akan ditinjau kembali sesuai dengan arahan Presiden. Dengan kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan kontribusi terhadap sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan dan energi.
Kategori :