PESISIR TENGAH - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada warga yang memiliki keterbelakangan mental atau lebih dikenal dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kepala Disdukcapil Pesbar, Murliana, S.Sos., M.Sc., melalui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Medi Nofrianto, S.E., M.M., mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni pendataan terhadap ODGJ yang ada di wilayah tersebut. Hal itu bertujuan untuk memastikan identitas para ODGJ tercatat dengan jelas, mulai dari informasi mengenai keluarga hingga alamat tempat tinggal mereka.
“Pendataan ini sangat penting, karena dengan adanya data yang jelas, proses pemulihan dan pemberian bantuan kepada ODGJ akan lebih mudah dan efektif,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, hal ini juga akan membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi serta melacak ODGJ yang mungkin hilang, baik di wilayah Kabupaten Pesbar maupun di luar daerah. Pelayanan terhadap ODGJ di Kabupaten Pesbar terus diperbaiki dan dimaksimalkan. Pendataan ODGJ yang dilakukan oleh Disdukcapil bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Pesbar ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai ODGJ di Kabupaten Pesbar.
“Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah banyaknya ODGJ yang belum diketahui dengan jelas siapa keluarganya, bahkan ada yang tidak diketahui keberadaan atau identitasnya sama sekali,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, pendataan yang dilakukan oleh Disdukcapil dan Dinsos diharapkan dapat membantu menemukan informasi penting mengenai keluarga dan tempat tinggal ODGJ yang bersangkutan, yang pada gilirannya dapat mempermudah upaya pemulihan serta memberikan akses pada berbagai layanan sosial yang dibutuhkan oleh ODGJ. Dengan adanya pendataan ini, apabila nantinya ditemukan ODGJ yang sedang berkeliaran atau terpisah dari keluarganya, proses pelacakan akan lebih cepat dan efisien.
“Pendataan yang akurat dan lengkap dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk memberikan penanganan yang tepat, termasuk dalam hal perlindungan sosial dan rehabilitasi medis,” pungkasnya.*