"Saat ini kami sedang berupaya untuk mengusulkan hal tersebut ke Pemerintah Pusat, meskipun saya tidak bisa memberikan jaminan karena ini merupakan isu nasional," tambahnya.
Jaminan Keamanan Data oleh BKN
Wasisno Sembiring juga memberikan kepastian bahwa database tenaga honorer yang tercatat dalam BKN sudah terkunci. Ia menjelaskan bahwa tidak ada penambahan data sejak tahun 2022, dan pihak pemerintah daerah tidak dapat lagi mengakses atau mengubah data tersebut.
"Terkait database, BKN sudah mengunci aksesnya. Tidak ada lagi penambahan data sejak 2022, dan pemerintah daerah tidak memiliki akses untuk mengubahnya," jelas Wasisno.
Dukungan dari DPRD
Sementara itu, Anggota DPRD Bambang Kusmanto, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung tenaga honorer hingga diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
"Kami dari DPRD Kabupaten Lampung Barat siap untuk mengawal aspirasi tenaga honorer hingga ke tingkat pusat dengan harapan agar seluruh tenaga honorer di daerah ini bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ujar Bambang Kusmanto. (*)