Radarlambar.bacakoran.co – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menerapkan konsep "100 hari kerja" sebagai tolok ukur kinerja awal pemerintahannya.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Philips Jusario Vermonte, dalam sebuah diskusi daring yang disiarkan dari Jakarta.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan berlandaskan visi-misi Astacita, yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Fokus utama program-program ini lebih bersifat struktural dan jangka panjang, bukan sekadar langkah cepat atau quick wins yang memberikan hasil instan.
Salah satu contoh program jangka panjang yang tengah berjalan adalah Makan Bergizi Gratis, yang belakangan menjadi perhatian publik.
Program ini bukan sekadar agenda penyediaan makanan bagi anak sekolah, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dengan dampak yang lebih luas pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Pemerintah memandang program ini sebagai kebijakan multiyears, yang membutuhkan proses bertahap untuk mencapai hasil yang maksimal.
Terkait respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi.
Jika ada ketidakpuasan yang muncul dalam survei publik, perbaikan akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional serta kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintahan Prabowo ingin menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak bisa diukur hanya dalam 100 hari pertama.
Oleh karena itu, publik diharapkan menilai kinerja pemerintah dalam cakupan yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan pelaksanaan berbagai program strategis. (*)