PESISIR SELATAN – Pemerintah Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), mengajak seluruh Pemerintah Pekon di wilayah Kecamatan setempat untuk benar-benar memaksimalkan penggunaan Dana Desa tahun 2025, sesuai dengan prioritas yang di fokuskan oleh Pemerintah Pusat.
Camat Pesisir Selatan, Mirton Setiawan S.Pd. M.M., mengatakan bahwa, penggunaan Dana Desa di tahun 2025 diharapkan agar dapat dimaksimalkan kembali di setiap Pekon yang ada di Kecamatan Pesisir Selatan ini dengan tetap mengacu pada peraturan maupun regulasi yang berlaku, serta sesuai dengan yang di prioritaskan Pemerintah.
“Tahun 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan sejumlah fokus penggunaan Dana Desa yang harus diimplementasikan di seluruh Pekon,” kata dia.
Dijelaskannya, salah satu prioritas utama yakni penanganan kemiskinan ekstrem, dengan mengalokasikan maksimal 15 persen dari Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian BLT harus menggunakan data keluarga penerima manfaat yang akurat agar tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Selain itu, Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung Pekon yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Pekon diharapkan mampu menghadapi tantangan lingkungan, seperti bencana alam dan degradasi ekosistem, dengan program-program yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Lanjutnya, perubahan iklim merupakan isu global, dan Pekon harus menjadi garda terdepan dalam melindungi lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampaknya. Fokus lain yang tak kalah penting yakni peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa (Pekon), termasuk upaya untuk menurunkan angka stunting.
“Pemerintah Pekon didorong untuk memperkuat fasilitas kesehatan Pekon, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat,” jelasnya.
Selain itu, masih kata Mirton, pada sektor pangan, Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pengelolaan pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis Pekon. Potensi lokal Pekon harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, percepatan implementasi Pekon digital melalui pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi prioritas.
“Pemerintah Pekon diminta untuk mempercepat adopsi teknologi dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.Hal ini dinilai penting untuk menciptakan Pekon yang modern, efisien, dan inovatif,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan, pihaknya mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis padat karya tunai. Hal ini bertujuan menciptakan lapangan kerja di desa sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga Pekon.
“Kita juga mengingatkan bahwa hingga tiga persen Dana Desa dapat dialokasikan untuk operasional Pemerintah Pekon, namun penggunaannya harus tetap efisien dan sesuai aturan,” tandasnya.(yayan/*)