Radarlambar.bacakoran.co – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini terseret dalam kasus penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek pagar laut di Tangerang. Proyek sepanjang 30 kilometer ini menjadi sorotan karena dianggap kontroversial dan menimbulkan berbagai pertanyaan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut memiliki kejanggalan, terutama dalam hal kepentingan di balik proyek ini. Ia menyoroti bagaimana proyek pagar laut tersebut dikaitkan dengan kebijakan di era pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya karena penerbitan HGB dan SHM dilakukan menjelang akhir masa jabatan.
Menurutnya, waktu penerbitan ini menjadi faktor penting dalam mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dan siapa yang mendapat keuntungan dari proyek ini.
Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus ini dengan penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN pada 2023 oleh Presiden Jokowi.
Ia menduga bahwa posisi AHY dalam kementerian tersebut bisa menjadi bagian dari strategi politik tertentu. Beberapa pihak bahkan menduga bahwa kasus ini merupakan jebakan politik yang tidak hanya menargetkan AHY, tetapi juga menyeret Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke dalam permasalahan hukum.
Sebagai informasi, AHY menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada 2023-2024, sebelum akhirnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia dipromosikan menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kasus ini terus menjadi perhatian publik, dengan banyak pihak menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut dalang di balik proyek pagar laut yang kini menjadi skandal nasional. (*)