RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Presiden Indonesia Periode 2014-2024, Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa para kepala daerah dari PDIP sebaiknya tidak menunda keikutsertaannya dalam acara retreat yang akan diselenggarakan.
Acara tersebut akan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, mulai Jumat, 21 Februari 2025, selama satu minggu.
Jokowi menyatakan, "Seharusnya mereka hadir, datang."
Pentingnya Kepentingan Rakyat
Jokowi menekankan bahwa kepala daerah yang terpilih adalah hasil dari proses pemilihan umum dan, karena itu, mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara daripada kepentingan partai politik.
Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan lainnya.
Jokowi juga mengingatkan bahwa setelah dilantik, kepala daerah wajib mengikuti perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Ini urusan pemerintahan. Kepala daerah yang diundang dan yang mengundang adalah Presiden," tambahnya.
Instruksi Megawati terkait Penundaan
Penundaan keberangkatan kepala daerah PDIP untuk mengikuti retreat ini berawal dari instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Instruksi tersebut diterbitkan melalui surat resmi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025, yang juga sebagai respons terhadap penahanan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati mengarahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda keberangkatan mereka menuju Magelang untuk mengikuti retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Megawati juga meminta agar mereka yang telah berangkat untuk menghentikan perjalanan mereka dan menunggu instruksi lebih lanjut. (*)