Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh dan terstruktur. Upaya ini sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang bertujuan memperkuat birokrasi melalui sistem kepegawaian yang jelas dan profesional.
Menurut Rini, Pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN melalui pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh. Penataan itu penting untuk memastikan birokrasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pemerintah telah menggelar seleksi CASN 2024 dengan formasi besar, yakni 248.970 posisi untuk CPNS dan 1.017.111 posisi untuk PPPK, sesuai data per Januari 2025. Proses seleksi dimulai pada Agustus 2024 untuk CPNS, disusul PPPK tahap pertama pada September 2024, dan tahap kedua pada Januari 2025.
Pada tahun 2024, pemerintah mencatat rekor formasi terbesar sepanjang sejarah untuk PPPK. Kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah.
Dengan adanya batas waktu yang jelas dan kebijakan tegas, diharapkan proses penataan pegawai non-ASN berjalan sesuai rencana, memberikan kepastian status bagi para pegawai, dan menciptakan birokrasi yang lebih efektif serta profesional di masa depan.(*)