Radarlambar.bacakoran.co –Di tengah upaya besar membangun kemandirian ekonomi dari tingkat paling dasar, desa-desa di Indonesia menghadirkan harapan baru. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa tersebar dari Sabang hingga Merauke, kekuatan ekonomi nasional sebenarnya bisa ditopang dari akar rumput. Sayangnya, potensi besar ini kerap tertahan oleh keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses pasar, hingga manajemen kelembagaan yang belum optimal.
Namun di balik tantangan itu, dua entitas lokal justru menawarkan peluang besar: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa. Keduanya memiliki kekuatan berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk ekosistem ekonomi lokal yang kokoh dan berkelanjutan.
BUMDes hadir sebagai pengelola kekayaan milik desa. Aset seperti lahan, sumber daya alam, hingga fasilitas umum bisa dikelola secara profesional demi mendorong pertumbuhan ekonomi. BUMDes berperan dalam pengembangan sektor strategis seperti pengolahan hasil pertanian, pengelolaan pariwisata berbasis lokal, hingga pemanfaatan energi terbarukan.
Sementara itu, koperasi desa membawa semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi. Dengan struktur keanggotaan yang merata dalam pengambilan keputusan, koperasi memberikan wadah pemberdayaan masyarakat. Fungsinya tak hanya terbatas pada pengumpulan modal, tapi juga mencakup pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, hingga peningkatan kapasitas usaha lokal.
Bayangkan ketika keduanya bekerja bersama dalam satu visi. Dalam sektor pertanian, misalnya, BUMDes bisa mengelola lahan desa dan menyediakan infrastruktur dasar. Di sisi lain, koperasi desa memberikan dukungan teknis kepada petani—dari penyediaan bibit unggul, pelatihan, hingga pembiayaan. Hasil panen kemudian diolah oleh BUMDes untuk meningkatkan nilai tambah, sementara koperasi menggerakkan jaringannya untuk memasarkan produk hingga ke luar desa.
Meski prospek kemitraan ini sangat menjanjikan, jalan menuju kolaborasi yang ideal tak selalu mulus. Banyak BUMDes dan koperasi masih dikelola secara konvensional, minim pelatihan, dan belum terpapar tata kelola modern. Permasalahan internal seperti tumpang tindih kepentingan antar pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat juga sering kali menimbulkan konflik yang menghambat kerja sama.
Belum lagi regulasi yang cenderung sektoral dan kurang mendukung integrasi keduanya. Padahal, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada adanya payung kebijakan yang mendukung, serta skema pendanaan yang berpihak pada inisiatif desa.
Transformasi kemitraan BUMDes dan koperasi desa hanya bisa terjadi jika disertai dengan langkah konkret. Salah satu prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan manajerial, penguasaan teknologi, dan pemahaman keuangan menjadi bekal penting yang harus dimiliki pengurus kedua lembaga tersebut. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan sangat dibutuhkan dalam hal ini.