Radarlambar.Bacakoran.co – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya penguatan sinergi antar pelaku industri jasa keuangan di seluruh Indonesia guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dinilai krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif perdagangan dari Amerika Serikat (AS).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa ekonomi domestik, terutama di tingkat daerah, memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ia menyampaikan hal ini dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, pada Senin 28 April 2025.
Mahendra mengatakan bahwa ketika tantangan global semakin kompleks akibat dinamika geopolitik dan proteksionisme ekonomi seperti yang kita lihat dari kebijakan tarif impor AS, maka penting bagi kita untuk memperkuat motor pertumbuhan dari dalam negeri dan ini termasuk peran ekonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menguatkan kekhawatiran itu. Bahkan IMF telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% pada Januari 2025 menjadi hanya 2,8% saja pada April 2025. Indonesia pun tak luput dari revisi, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 5,1% menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.
Salah satu faktor pemicu revisi tersebut adalah kebijakan perdagangan luar negeri AS yang semakin proteksionis. Presiden AS Donald Trump kembali memberlakukan tarif impor tinggi pada sejumlah produk, yang dinilai IMF akan menekan arus perdagangan dan menghambat pemulihan ekonomi global pasca-pandemi.
Merespons kondisi ini, Mahendra menekankan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong sektor jasa keuangan untuk tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor tradisional seperti ekspor komoditas, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal di berbagai daerah.
"Diversifikasi pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas. Ketika kita terlalu bergantung pada sektor tertentu atau kondisi eksternal, risiko terhadap stabilitas nasional menjadi lebih tinggi," tegas Mahendra.
Ia juga mengajak semua pihak, baik regulator, pelaku industri, maupun pemerintah daerah, untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, hanya dengan kolaborasi yang kuat dan pemerataan pembangunan ekonomi, Indonesia bisa tetap tangguh menghadapi tekanan global.(*)