Radarlambar.bacakoran.co - Meski program Keluarga Berencana (KB) terus digencarkan, Kabupaten Lampung Barat saat ini masih menghadapi tantangan serius yaitu minimnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Jumlah petugas yang tersedia saat ini belum mampu menjangkau seluruh pekon dan kelurahan yang ada di wilayah tersebut.
Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lampung Barat, hingga saat ini hanya terdapat 32 orang PLKB aktif yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Jumlah ini masih sangat jauh dari ideal. Saat ini ada 131 pekon dan lima kelurahan, sementara PLKB hanya 32 orang. Seharusnya, idealnya satu orang membawahi tiga pekon,” ujar Sekretaris DP2KBP3A Ahmad Syukri, S.Pd., mendampingi Kepala DP2KBP3A, M. Danang Harisuseno, S.Ag., M.H., pada Kamis (3/7/2025)
Kata dia, PLKB merupakan ujung tombak program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Mereka memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan keluarga, hingga pelaksanaan pelayanan kontrasepsi langsung ke masyarakat.
Dengan jumlah petugas yang sangat terbatas, otomatis jangkauan pelayanan menjadi tidak maksimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga, terutama di wilayah pekon yang sulit dijangkau.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, DP2KBP3A telah mengambil langkah alternatif dengan merekrut kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD di setiap pekon.
“Kader-kader ini menjadi mitra kerja lapangan kami. Mereka membantu dalam menyampaikan informasi dan melakukan edukasi dasar kepada masyarakat tentang pentingnya program KB dan pembangunan keluarga,” jelas Syukri.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa keberadaan kader tetap tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran PLKB yang memiliki keahlian dan kewenangan lebih dalam pelayanan KB secara menyeluruh.
Guna mengatasi persoalan mendasar ini, Pemkab Lampung Barat berharap BKKBN Provinsi Lampung dapat mengusulkan penambahan PLKB kepada BKKBN pusat. Menurut Syukri, dengan jumlah personel yang cukup, pelaksanaan program KB bisa berjalan lebih efektif dan merata hingga ke pelosok desa.
“Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Karena pelayanan KB yang optimal tidak hanya soal alat kontrasepsi, tapi juga butuh sumber daya manusia yang profesional dan cukup jumlahnya,” tegasnya.
Dengan keterbatasan ini, Pemkab tetap berkomitmen untuk terus memperkuat program KB melalui berbagai pendekatan, termasuk pelibatan kader, edukasi masyarakat, dan pelayanan langsung melalui fasilitas kesehatan.
Program KB bukan sekadar pengendalian jumlah penduduk, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga yang sehat, terencana, dan sejahtera. Untuk itu, penguatan SDM di lapangan menjadi kunci keberhasilan program ini di masa depan. (lusiana)