RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan akhirnya membuahkan hasil. Melalui program Sekolah Rakyat (SR), sebuah langkah konkret diwujudkan demi memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena alasan ekonomi.
Sekolah Rakyat resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025, dengan pelaksanaan masa orientasi siswa dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi 50 calon siswa di lokasi IPWL Akekolano, Sofifi. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto, bersama dua prioritas lainnya yakni Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Namun, kehadirannya di Maluku Utara tidak lepas dari peran aktif Gubernur Sherly Tjoanda yang secara konsisten memperjuangkannya hingga ke tingkat kementerian.
Upaya lobi yang dilakukan Gubernur Sherly kepada Kementerian Sosial RI membuahkan hasil signifikan. Tidak hanya mendapatkan persetujuan, Pemprov Malut juga memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk pembangunan dua lokasi Sekolah Rakyat—masing-masing di Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Kedua lokasi ini telah disiapkan dengan lahan yang memadai untuk mendukung kelangsungan pendidikan.
Bagi Gubernur Sherly, keberadaan Sekolah Rakyat bukan sekadar program formalitas, melainkan wujud tanggung jawab moral. Ia memilih hadir sebagai figur keibuan yang tak rela melihat anak-anak Malut putus sekolah karena keterbatasan biaya. Pandangan ini sejalan dengan semangat menghadirkan keadilan pendidikan yang inklusif.
Sebagai perwakilan Pemprov, Sekretaris Daerah Samsuddin Abdul Kadir membuka masa orientasi siswa dengan menyampaikan pesan yang sarat makna. Pemerintah, katanya, hadir melalui Sekolah Rakyat tidak hanya sebagai penyedia fasilitas belajar, tetapi juga sebagai pengawal masa depan anak-anak lewat pembinaan karakter dan jaminan kesejahteraan.
Konsep berbasis asrama diterapkan untuk membentuk pola hidup yang terarah dan disiplin. Selain guru, para siswa juga akan didampingi wali asuh yang berperan seperti orang tua selama masa pendidikan. Dengan lingkungan belajar yang terstruktur, diharapkan siswa tumbuh tak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan mandiri.
Pembukaan Sekolah Rakyat di Malut dilakukan serentak di dua lokasi berbeda. Sentra Wasana Bahagia Ternate difokuskan untuk jenjang SMP, sedangkan IPWL Akekolano Sofifi untuk jenjang SMA. Pada gelombang pertama ini, sebanyak 100 siswa diterima, terdiri dari 51 perempuan dan 49 laki-laki. Seluruh kebutuhan mereka—dari seragam, makanan, hingga fasilitas belajar—ditanggung oleh negara.
Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kesehatan siswa. Sebelum memasuki proses pembelajaran, seluruh calon siswa menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim medis dari Puskesmas Galala. Pemeriksaan ini mencakup aspek kebersihan diri, tumbuh kembang, hingga fungsi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Selain itu, deteksi dini terhadap gangguan psikologis juga dilakukan guna memastikan kesiapan mental siswa dalam menjalani kehidupan berasrama.
Meski beberapa jenis pemeriksaan masih tertunda karena keterbatasan lokasi dan alat, tim medis tetap berkomitmen menuntaskannya dalam waktu dekat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah skrining penyakit genetik seperti talasemia, yang prevalensinya cukup tinggi di kawasan timur Indonesia. Tim medis menyatakan bahwa peralatan pendukung dari kementerian diperkirakan akan segera tiba di Malut.
Simbol dimulainya proses pembelajaran ditandai dengan penyematan kartu orientasi kepada dua calon siswa angkatan pertama. Momen ini disambut dengan antusiasme tinggi dari siswa maupun orang tua yang hadir. Suasana haru dan harapan begitu terasa ketika anak-anak resmi memasuki lingkungan pendidikan baru yang sepenuhnya disiapkan negara.
Pemprov Malut optimistis bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi sarana strategis untuk melahirkan generasi muda yang unggul dan tangguh. Tak hanya sekadar sekolah, tetapi rumah kedua yang memberikan harapan, pengasuhan, dan pendidikan menyeluruh. Dengan dukungan semua pihak, program ini diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara—dan lebih luas, Indonesia Timur. (*/rinto)