PESISIR SELATAN - Pemerintah Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), menaruh perhatian serius pada lambannya progres program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini di ketahui setelah rampungnya monitoring dan evaluasi (monev) realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap I tahun 2025 di seluruh pekon se-Kecamatan Pesisir Selatan.
Monev yang digelar sejak Kamis, 17 Juli hingga Senin (21 Juli 2025, tersebut menjadi cermin kondisi di lapangan, beberapa kegiatan sudah berjalan baik, namun sejumlah program strategis justru belum menunjukkan geliat berarti.
Camat Pesisir Selatan, Mirton Setiawan, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan monev berlangsung lancar dan tanpa hambatan teknis berarti. Namun, hasil evaluasi bahwa program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes masih banyak yang stagnan. Rata-rata kegiatan yang progresnya belum maksimal adalah program ketahanan pangan.
“Padahal, sudah diamanahkan bahwa pengelolaan dana untuk program ini menjadi tanggung jawab BUMDes di setiap pekon,” katanya.
Menurutnya, setiap pekon sebenarnya sudah mendapatkan pagu anggaran sebesar 20 persen dari dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Namun, di lapangan masih ada BUMDes yang belum memulai langkah konkret, bahkan mungkin ada yang belum memiliki perencanaan usaha yang jelas. Seharusnya program ini menjadi motor penggerak ekonomi pekon.
“Kami harap pengurus BUMDes jangan hanya terpaku pada laporan di atas kertas, tapi betul-betul turun tangan mengelola usaha, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dijelaskannya, pihak kecamatan telah memberikan pendampingan dan sosialisasi agar pengurus BUMDes segera berbenah. Salah satu tujuannya adalah mendorong terciptanya progres dan realisasi yang lebih terukur, bukan hanya formalitas administrasi. Dalam monev yang telah di laksanakan itu, sudah ada beberapa pekon yang mulai bergerak. Contohnya, ada yang mengembangkan usaha pertanian seperti padi dan jagung, ada juga yang fokus di bidang peternakan ayam broiler.
“Karena itu, diharapkan berbagai upaya terhadap pengelolaan usaha di berbagai bidang itu bisa menjadi pemicu bagi pengurus BUMDes lainnya,” jelasnya.
Masih kata dia, bukan hanya pengurus BUMDes, peratin dan aparatur pekon juga diminta terlibat aktif dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Peran peratin sangat penting untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai tujuan. Apalagi, dana yang digelontorkan cukup besar dan menyangkut kebutuhan dasar warga.
Meski program ketahanan pangan menjadi sorotan utama, hasil monev juga mencatat sejumlah capaian positif. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa serta belanja modal di sebagian besar pekon sudah terealisasi sekitar 90 persen. Seperti pada distribusi BLT di setiap pekon juga telah berjalan tanpa hambatan berarti, begitu juga kegiatan fisik yang sebagian besar sudah rampung sesuai rencana.
“Dari sisi realisasi, untuk BLT dan belanja modal memang relatif lancar dan sesuai target,” jelasnya.
Namun, kata dia, tantangan lain muncul pada penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) dan realisasi pembayaran pajak pekon. Hingga akhir monev tahap I ini, LPj yang masuk baru sekitar 40 persen, sedangkan pembayaran pajak oleh pemerintah pekon juga masih minim. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada pencairan tahap selanjutnya jika tidak segera diselesaikan.
“Kami sudah memberikan tenggat waktu hingga 31 Juli 2025 kepada peratin dan aparatur pekon. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan ulang. Ini juga sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat,” pungkasnya. (yayan/*)