BALIKBUKIT – Realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren positif. Hingga triwulan II atau semester I tahun 2025, total investasi yang masuk mencapai Rp206 miliar, melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra sebesar Rp104,6 miliar. Capaian ini bahkan melewati target provinsi sebesar Rp180 miliar.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syahril, S.Pd. mengatakan, capaian tersebut berdasarkan laporan pelaku usaha melalui sistem pelaporan OSS (Online Single Submission) hingga Triwulan II 2025.
"Dari data yang masuk, nilai investasi Non-UMK pada Triwulan II mencapai Rp186 miliar, sedangkan investasi dari UMK untuk Semester I sebesar Rp20 miliar. Jadi totalnya sudah lebih dari Rp206,3 miliar,” ujar Syahril, Selasa (22/7/2025).
Ia merinci, investasi tersebut berasal dari 14 pelaku usaha UMK dan 26 pelaku usaha Non-UMK, dengan rincian 37 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 3 Penanaman Modal Asing (PMA). "Kalau kita lihat dari target Renstra, realisasi investasi ini telah tercapai hingga 197%. Sementara dari target yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung, capaian kita sudah 115%," jelas Syahril.
Capaian ini tidak hanya menunjukkan geliat ekonomi lokal yang membaik, tapi juga meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Lampung Barat.
Untuk menjaga tren positif ini, Syahril menyebut pihaknya tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menarik lebih banyak investor. Salah satunya adalah menyusun regulasi pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.
Selain itu, promosi potensi unggulan daerah juga akan lebih digencarkan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun lewat platform digital dan media sosial.
Tak hanya fokus pada investor baru, Pemkab Lampung Barat juga akan memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha yang sudah ada (eksisting) dengan cara melakukan pengawasan, pembinaan, serta membantu menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan. “Kami terbuka bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di Lampung Barat. Kami siap memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses perizinan,” tegas Syahril. *