BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mencatat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga akhir Juli 2025 telah mencapai lebih dari Rp7 miliar atau sekitar 42,29 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp16 miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKAD Lampung Barat, Sumadi, S.I.P., M.M.,, Rabu (30/7/2025).
“Untuk DBH dari pemerintah pusat, secara keseluruhan baru terealisasi sebesar 42,29 persen. Kami tetap optimis target ini bisa tercapai sepenuhnya sebelum tutup tahun anggaran,” ungkapnya.
Dikatakannya, realisasi dana tersebut berasal dari berbagai sektor bagi hasil, yang mencerminkan kontribusi Lampung Barat terhadap pendapatan negara, khususnya melalui pajak dan sumber daya alam. Adapun rincian penerimaan DBH berdasarkan jenisnya yaitu DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) target Rp2 miliar namun telah terealisasi Rp1 miliar lebih (46,22%), DBH PPh Pasal 21
target Rp5,2 miliar terealisasi Rp2 miliar lebih (38,27%), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Minyak Bumi target Rp4,2 miliar namun telah terealisasi Rp1,6 miliar lebih (40,00%).
Selanjutnya, kata dia, untuk DBH SDA Panas Bumi target Rp2,1 miliar namun terealisasi Rp880 juta (40,73%), DBH SDA Mineral dan Batubara target Rp157 juta namun telah terealisasi Rp62 juta (39,99%), DBH SDA Kehutanan (dari provinsi) target Rp133 juta namun telah terealisasi Rp53 juta (40,00%), DBH SDA Perikanan target Rp851 juta baru terealisasi Rp340 juta (40,00%), lalu DBH Sawit target Rp1,8 miliar namun terealisasi Rp916 juta (50,00%)
Sedangkan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan DBH PPh Pasal 25 dan 29 tidak ada target, namun ada realisasinya yaitu DBH Cukai Tembakau Rp49 juta dan DBH PPH Pasal 25 dan 29 terealisasi sebesar Rp91 juta
Sumadi mengatakan bahwa meski masih tersisa sekitar 57 persen dari total target, pihaknya tetap optimis semua target DBH akan bisa tercapai pada akhir tahun anggaran 2025. Apalagi dengan tren realisasi yang cenderung meningkat setiap bulannya.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta perangkat daerah agar proses penyaluran berjalan lancar. Semakin cepat dana masuk, semakin cepat pula bisa dimanfaatkan untuk mendukung program-program strategis daerah,” ujarnya. (lusiana)