BALIKBUKIT – Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lampung Barat masih jauh dari target. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat, dari 15 Perangkat Daerah pengelola PAD, 10 di antaranya belum mencapai 50 persen realisasi.
Plt. Kepala Bapenda, Drs. Daman Nasir, M.P. menegaskan rendahnya capaian PAD harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya PD yang bertanggung jawab sebagai pengelola sumber-sumber pendapatan daerah.
“Dari 15 Perangkat Daerah pengelola PAD, 10 masih di bawah 50 persen. Ini harus menjadi alarm untuk segera melakukan evaluasi dan percepatan,” ujar Daman.
Dikatakannya, adapun rincian Perangkat Daerah dengan capaian PAD rendah hingga akhir Juli 2025 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28,78%, Dinas Perhubungan 23,98%, Dinas Lingkungan Hidup 12,59%, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan baru tercapai 29,87%, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 33,48%, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 31,90%, Sekretariat Daerah 47,51%, Badan Pendapatan Daerah 42,63%, Dinas Perkebunan dan Peternakan 34,18%, serta Dinas Perikanan 24,09%.
Menurut Daman, minimnya realisasi PAD bisa berdampak pada postur APBD secara keseluruhan. Sebab, PAD merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk membiayai program-program pembangunan daerah.
“Jika realisasi PAD rendah, maka akan berimbas pada efisiensi anggaran. Beberapa kegiatan mungkin akan terdampak. Ini harus menjadi perhatian semua perangkat daerah,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar masing-masing Perangkat Daerah lebih aktif menggali potensi yang ada, melakukan inovasi pengelolaan pendapatan, dan menjalin sinergi lintas sektor agar target PAD tercapai sebelum tutup tahun.
“Masih ada waktu beberapa bulan. Kami harap semua perangkat daerah bergerak cepat dan bersama-sama mengoptimalkan sumber PAD yang ada. Ini bukan hanya soal target, tapi tanggung jawab kepada masyarakat,” tandasnya. (lusiana)