BATUBRAK - Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah II Provinsi Lampung merespon terkait keluhan warga di Pemangku 5 Teratas, Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat mengenai belum adanya drainase yang mengakibatkan jalan nasional di wilayah itu tergenang.
Satker Wilayah II PPK 2.3 Batas Provinsi Bengkulu - Sp.Gunung Kemala-Padang Tambak Joko Wisargo, S.T, M.T, melalui Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani, S.T, M.T, mengatakan pihaknya bersedia mengakomodir usulan masyarakat untuk pembangunan drainase di wilayah itu sepanjang mendapat izin dari masyarakat.
“Kami siap akomodir sepanjang ada lahan dan masyarakat memberi izin, karena selain pembangunan drainase, mungkin secara teknis dibutuhkan lokasi untuk pembuangan dan itu akan kita kaji lebih mendalam nantinya,” kata Rusmadi.
Sehingga pihaknya meminta agar masyarakat maupun pengguna jalan untuk sementara bersabar. “Usulan ini kami tampung dulu, untuk tindaklanjutnya akan kami sampaikan nanti,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat kerap menyebabkan air hujan menggenang dan menutupi ruas jalan nasional di Pemangku 5 Teratas Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak.
Kondisi itu banyak dikeluhkan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar lantaran ketika kendaraan melintas percikan air mengenai kedepan rumah warga. Begitupun bagi pengguna jalan, kondisi itu membahayakan pengendara terutama sepeda motor.
Rifai warga setempat mengaku genangan air itu dipicu karena tidak adanya saluran drainase pada sisi kiri maupun kanan jalan. Sehingga, solusi untuk mengatasi genangan air yang terjadi terus-menerus tersebut ialah membangunan saluran drainase.
“Dampaknya bukan hanya bagi pengguna jalan, tapi masyarakat disini juga merasakan. Selain percikan air sering mengenai rumah warga, air yang menggenang juga mengalir ke kebun warga dan kadang membawa sampah,” ujarnya
Untuk itu, mewakili masyarakat maupun pengendara Rifai berharap kepada pemerintah khususnya pihak Kementerian PUPR melalui BPJN dapat melakukan perbaikan ruas jalan nasional tersebut dengan membangun drainase. *