Wih! Segini Ternyata Besaran Gaji Menteri dan Wakil Menteri di Indonesia

Radarlambar.bacakoran.co- Untuk memberikan kompensasi yang sesuai bagi para pejabat publik, pemerintah Indonesia telah menetapkan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri dan wakil menteri. Informasi mengenai hal ini penting untuk dipahami, mengingat peran strategis mereka dalam menjalankan pemerintahan.

Gaji Menteri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan jabatan yang ditentukan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001, yang besarnya mencapai Rp 13.608.000.

Jika digabungkan, total pendapatan seorang menteri mencapai Rp 18.648.000 per bulan, belum termasuk tunjangan operasional yang disesuaikan dengan anggaran kementerian masing-masing. Lebih jauh, para menteri juga menikmati fasilitas tambahan, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan layanan kesehatan melalui asuransi.

Gaji Wakil Menteri

Sementara itu, gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PK.02/2015. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, wakil menteri berhak mendapatkan 85% dari tunjangan jabatan menteri.

Mengacu pada tunjangan jabatan menteri yang telah disebutkan, hak keuangan wakil menteri mencapai Rp 11.566.800. Ditambah, dengan tunjangan kinerja yang mencapai 135% dari tunjangan pejabat struktural eselon 1a, total gaji dan tunjangan yang diterima wakil menteri diperkirakan sekitar Rp 18.991.800 per bulan.

Fasilitas yang diberikan juga mencakup kendaraan dinas, rumah jabatan, serta jaminan kesehatan. Jika wakil menteri tidak memiliki rumah jabatan, mereka berhak menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, menteri di Indonesia menerima sekitar Rp 19.648.000 per bulan, sementara wakil menteri mendapatkan sekitar Rp 18.991.800. Besaran gaji dan tunjangan ini mencerminkan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh mereka dalam menyukseskan program-program pemerintah dan melayani masyarakat. Transparansi dalam hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas di sektor publik.(*)