Kapolres Tinjau Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 di Balikbukit

BALIKBUKIT – Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran proses pasca Pilkada 2024, Kapolres Lampung Barat, AKBP Rinaldo Aser, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Balikbukit, Sabtu (30/11/2024). 

Kapolres hadir bersama jajaran personel kepolisian yang bertugas untuk mengamankan lokasi. Peninjauan ini sekaligus memberikan dukungan kepada petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yang tengah melaksanakan tugas penting dalam merekap hasil pemungutan suara dari seluruh TPS di wilayah Balikbukit.  

“Kami memastikan proses ini berjalan aman, transparan, dan tertib. Rekapitulasi suara merupakan tahap yang sangat krusial dalam Pilkada, sehingga harus terlaksana tanpa gangguan. Polri akan terus memantau dan menjaga situasi keamanan hingga seluruh tahapan selesai,” ujar AKBP Rinaldo Aser.  

Kapolres menegaskan, Polri telah menyiapkan strategi pengamanan untuk memitigasi segala potensi konflik yang dapat muncul selama proses pleno. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan menghindari provokasi yang dapat merugikan semua pihak.  

Selain memberikan perhatian pada aspek keamanan, Kapolres juga mengapresiasi dedikasi para penyelenggara pemilu, mulai dari panitia tingkat desa hingga kecamatan, yang telah menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.  

“Kerja keras panitia pemilu sangat kami apresiasi. Mereka adalah ujung tombak dari demokrasi kita. Dengan sinergi yang baik antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat, saya optimistis tahapan Pilkada di Lampung Barat dapat berjalan sukses,” tambahnya.  

Di lokasi pleno, suasana terlihat kondusif dengan pengamanan ketat. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di setiap akses masuk guna memastikan keamanan peserta pleno, termasuk saksi dari pasangan calon serta pengawas pemilu. 

Kapolres Lampung Barat juga memastikan pihaknya akan terus bersiaga hingga seluruh hasil Pilkada diumumkan secara resmi oleh KPU, guna menjaga stabilitas daerah dan menjamin demokrasi yang sehat bagi masyarakat.(edi)