Ahmad Sahroni Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 03 Dec 2024 - 08:55

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni,//Foto:dok/net.--

Radarlambar.Bacakoran.co – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, secara tegas menolak usulan yang menyatakan bahwa Polri sebaiknya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Polri harus tetap melapor langsung kepada Presiden sebagai bagian dari struktur institusi negara yang menjaga stabilitas nasional.

Di kimpleks parlemen, Senayan, Senin 2 Desember 2024 kemarin menegaskan, Polri itu langsung di bawah Presiden, hal Itu sudah menjadi bagian dari tugas Polri untuk mengamankan negara ini berdasarkan arahan Presiden.

Kekhawatiran Manipulasi Kewenangan

Sahroni menilai penempatan Polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan persepsi negatif. Ia khawatir hal ini dapat membuka peluang tuduhan adanya manipulasi kekuasaan.

Sebab, kata dia jika Polri di bawah Kemendagri, akan muncul tuduhan bahwa kementerian itu menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan. Ini akan memicu polemik baru.

Ia juga menyebutkan bahwa jika Polri dipindahkan ke kementerian lain, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), persoalan serupa dapat kembali terjadi.

Bahkan, kata Sahroni, dimanapun Polri ditempatkan, tetap akan ada tuduhan miring. Polri harus netral dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk menjaga independensinya.

Pentingnya Evaluasi Internal

ahmad sahroni tegaskan polri harus tetap di bawah presiden                            radarlambar.bacakoran.co – wakil ketua komisi iii dpr, ahmad sahroni, secara tegas menolak usulan yang menyatakan bahwa polri sebaiknya berada di bawah kementerian dalam negeri (kemendagri). menurutnya, polri harus tetap melapor langsung kepada presiden sebagai bagian dari struktur institusi negara yang menjaga stabilitas nasional.
 
di kimpleks parlemen, senayan, senin 2 desember 2024 kemarin menegaskan, polri itu langsung di bawah presiden, hal itu sudah menjadi bagian dari tugas polri untuk mengamankan negara ini berdasarkan arahan presiden.
 
kekhawatiran manipulasi kewenangan
sahroni menilai penempatan polri di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan persepsi negatif. ia khawatir hal ini dapat membuka peluang tuduhan adanya manipulasi kekuasaan.
 
sebab, kata dia jika polri di bawah kemendagri, akan muncul tuduhan bahwa kementerian itu menggunakan polri sebagai alat kekuasaan. ini akan memicu polemik baru.
 
ia juga menyebutkan bahwa jika polri dipindahkan ke kementerian lain, seperti kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (kemenko polhukam), persoalan serupa dapat kembali terjadi.
 
bahkan, kata sahroni, dimanapun polri ditempatkan, tetap akan ada tuduhan miring. polri harus netral dan langsung bertanggung jawab kepada presiden untuk menjaga independensinya.
 
pentingnya evaluasi internal
 
meski menolak usulan tersebut, sahroni menekankan pentingnya evaluasi dalam tubuh polri untuk memperbaiki kekurangan yang ada. ia menyebut pengawasan tidak hanya berasal dari lembaga negara, tetapi juga dari masyarakat.
 
karena itu, polri harus mendengar kritik yang ada dan memperbaiki kekurangannya secara bertahap. pengawasan dari masyarakat sangat penting sebagai bagian dari akuntabilitas institusi bhayangkari negara itu.
 
polri sebagai instrumen negara
 
sahroni juga menanggapi narasi bahwa polri kerap dianggap sebagai alat kekuasaan oleh kelompok tertentu. ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak seharusnya menjadi polemik berkepanjangan.
 
bahkan kata dia, anggapan bahwa polri digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu itu biasa saja. tapi, polri adalah instrumen negara yang tugas utamanya adalah melapor langsung kepada presiden. tidak perlu ada wacana memindahkannya ke bawah kementerian tertentu.
 
menjaga fokus dan independensi
di akhir pernyataannya, sahroni meminta semua pihak untuk tetap menjaga fokus agar polri bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa tekanan atau intervensi yang tidak perlu.
 
ditegaskannya, semua pihak terlibat harus fokus memastikan polri tetap independen dan profesional. biarkan polri melapor langsung kepada presiden, karena itulah mekanisme yang paling ideal untuk menjaga stabilitas negara.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan