Kegagalan Upaya Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan Dampaknya pada Politik Korea Selatan

Radarlambar.bacakoran.co - Pada Sabtu, 7 Desember 2024, upaya legislatif di Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer yang singkat mengalami kegagalan. Hal ini terjadi setelah mayoritas anggota partai konservatif yang berkuasa memilih untuk memboikot pemungutan suara. Kegagalan tersebut diperkirakan akan memicu protes publik yang lebih besar, dengan tuntutan penggulingan Yoon, yang dapat memperburuk situasi politik di negara itu. Survei yang ada menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Korea Selatan mendukung pemakzulan terhadap presiden tersebut.

 

Keputusan Yoon untuk mengeluarkan deklarasi darurat militer mendapat kritik, bahkan dari kalangan partainya sendiri, meskipun mereka tetap menentang pemakzulan karena khawatir kehilangan kursi kepresidenan kepada oposisi liberal. Pemakzulan memerlukan dukungan dua pertiga dari anggota Majelis Nasional, sekitar 200 dari 300 anggota, namun hanya tiga anggota Partai Kekuatan Rakyat yang hadir dalam pemungutan suara. Karena itu, mosi tersebut dibatalkan tanpa penghitungan suara, karena tidak mencapai kuorum yang diperlukan.

 

Ketua Majelis Nasional, Woo Won Shik, menyatakan penyesalannya atas kegagalan ini dan menyebutnya sebagai hal yang memalukan bagi demokrasi Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam menggelar pemungutan suara yang memenuhi syarat menunjukkan ketidakmampuan dalam menggunakan prosedur demokratis untuk memutuskan isu nasional yang sangat penting.

 

Partai oposisi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan mosi pemakzulan baru setelah sesi parlemen dimulai kembali pada Rabu mendatang. Sementara itu, ribuan demonstran memadati jalan-jalan sekitar Majelis Nasional, mengibarkan spanduk, meneriakkan slogan, dan menyanyikan lagu-lagu KPop yang liriknya diubah untuk menyerukan penggulingan Yoon.

 

Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon pada Selasa malam menuai kecaman internasional setelah pasukan khusus mengepung gedung parlemen dan helikopter militer berpatroli di atasnya. Parlemen akhirnya membatalkan dekrit tersebut dengan suara bulat, yang memaksa Yoon untuk mencabutnya sebelum fajar Rabu. Ini adalah deklarasi darurat pertama dalam lebih dari 40 tahun di Korea Selatan, yang menimbulkan kekhawatiran di antara mitra diplomatik utama seperti Amerika Serikat dan Jepang. (*)