Dari Total 8.667 Unit, Tercatat Sudah 2.808 Unit RTLH Dapat Bantuan

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hingga kini masih terus berupaya untuk memaksimalkan program peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). 

Baik melalui program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Pemkab Pesbar, Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) Provinsi Lampung, maupun program bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Pesbar, Ir. Arman Achyuni mengatakan, mengenai jumlah RTLH di Kabupaten setempat belum tersentuh bantuan hingga kini masih cukup banyak. Secara bertahap tentunya akan terus diupayakan agar semua RTLH itu tersentuh bantuan sehingga menjadi rumah layak huni.

“Melalui berbagai program untuk bantuan bedah rumah tersebut tentu masih terus dimaksimalkan setiap tahunnya di Kabupaten Pesbar ini,” katanya.

Dijelaskannya, berdasarkan data yang ada secara keseluruhan untuk jumlah RTLH di Kabupaten Pesbar ini tercatat mencapai 8.667 unit. 

Sedangkan, dari jumlah RTLH itu, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ini sudah sebanyak 2.808 unit yang telah mendapat bantuan bedah rumah melalui program Pemerintah. Sehingga, masih ada sebanyak 5.964 unit RTLH yang belum tersentuh bantuan bedah rumah.

”Sementara itu, untuk tahun 2023 ini total ada 57 RTLH yang mendapat bantuan bedah rumah dengan rincian 49 unit RTLH melalui program BSMS Provinsi Lampung, dan delapan unit melalui program BRS APBD Kabupaten Pesbar,” jelasnya.

Masih kata dia, kedepan diharapkan agar semua RTLH di Kabupaten Pesbar yang belum tersentuh bantuan bedah rumah tersebut bisa mendapat bantuan, sehingga secara bertahap diharapkan semua RTLH di Kabupaten Pesbar ini sudah menjadi rumah layak huni, melalui berbagai program dari Pemerintah tersebut. Untuk itu, setiap tahunnya mudah-mudahan di Kabupaten Pesbar ini kembali mendapat anggaran untuk bantuan bedah rumah tersebut.

”Kita berharap setiap tahunnya kembali mendapat kucuran anggaran untuk bantguan bedah rumah terutama dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Lampung,” pungkasnya.(yayan/*)