Komisi X DPR Dorong Evaluasi Internal Kemendikbudristek Usai Aksi Demonstrasi ASN

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.//Foto:dok/istimewa--
Radarlambar.Bacakoran.co - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan evaluasi internal setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Demonstrasi tersebut terkait dengan dugaan pemecatan mendadak terhadap salah satu pegawai, Neni Herlina, yang memicu ketidakpuasan di kalangan ASN Kemendikbudristek.
Hetifah menekankan pentingnya transparansi dalam proses evaluasi tersebut guna memastikan keadilan dan kebenaran terkait isu pemecatan ini. Ia mengatakan, apapun masalahnya, sebaiknya Kemendikbudristek segera melakukan evaluasi internal yang transparan dan independen untuk menelusuri kebenaran tudingan terhadap kebijakan yang diambil oleh Menteri Satryo S Brodjonegoro.
Selain itu, Hetifah juga mengimbau Kemendikbudristek untuk membuka ruang dialog dengan para pegawai yang merasa dirugikan.bahkan sangat penting bagi kementerian untuk membuka ruang dialog dan pendekatan persuasif dengan para ASN untuk mencari solusi yang adil dan konstruktif.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Hetifah mengungkapkan keprihatinannya terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Kemendikbudristek. Ia berharap agar isu internal ini dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu kinerja kementerian dalam memberikan layanan pendidikan dan riset di Indonesia.
Komisi X DPR, menurut Hetifah, akan terus memantau perkembangan masalah ini. Ia menekankan bahwa sebagai lembaga yang bertugas menerima aspirasi masyarakat, DPR berkomitmen untuk memperhatikan dan mencermati setiap masalah yang dihadapi oleh ASN, termasuk dalam kasus ini.
Rencananya, Rabu 22 Januari 2025, Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kemendikbudristek untuk membahas sejumlah isu terkait kinerja kementerian, termasuk evaluasi kinerja dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 serta persiapan program kerja dan anggaran TA 2025. Dalam rapat tersebut, isu mengenai aksi demonstrasi ASN ini juga akan dibahas.
Dijelaskannya, rapat kerja itu bukan hanya membahas satu masalah, melainkan berbagai isu terkait pendidikan tinggi secara umum. Jika ada permasalahan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk ASN, pihaknya akan menyampaikan hal itu didalam rapat tersebut.
Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek ini merupakan respons terhadap pemecatan Neni Herlina yang diduga dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi. Neni mengungkapkan bahwa pemecatannya hanya disampaikan secara lisan. "Saya disuruh ke Kemendikbudristek, pokoknya begitu," ujar Neni dalam aksi damai di depan kantor Kemendikbudristek pada Senin 20 Januari 2025.
Sebanyak 235 pegawai Kemendikbudristek turut serta dalam aksi ini dan berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Mereka menuntut kejelasan terkait kebijakan pemecatan dan perlakuan yang adil terhadap ASN di lingkungan kementerian.