AS Kerahkan 1.500 Tentara ke Perbatasan untuk Tangani Imigrasi Ilegal

Radarlambar.Bacakoran.co - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan perintah yang mengarahkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap imigran ilegal. Perintah ini mencakup upaya pemulangan dan pengusiran terhadap individu yang tidak memiliki dokumen yang sah, sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengatasi apa yang disebut Trump sebagai "invasi" di sepanjang perbatasan selatan negara tersebut. Keputusan ini diumumkan bersamaan dengan informasi mengenai pengerahan tambahan pasukan militer aktif ke wilayah perbatasan dan perluasan kebijakan deportasi cepat.

Dalam upaya ini, pemerintah AS juga mengumumkan pembatalan semua perjalanan pengungsi dan pemrosesan yang terkait. Kebijakan tersebut telah menyebabkan ribuan calon pengungsi terjebak di luar AS, menunggu kesempatan untuk memasuki negara tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Trump adalah untuk memberikan "pesan yang sangat kuat" kepada dunia tentang komitmen AS terhadap pengawasan perbatasan yang ketat.

Sebuah perintah eksekutif yang diterbitkan oleh Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mencegah para imigran ilegal memasuki AS, yang menurut pernyataan tersebut telah menyebabkan beban biaya yang sangat besar bagi pemerintah federal dan negara bagian. Leavitt menambahkan bahwa perbatasan AS adalah "prioritas utama" bagi Presiden Trump dalam agenda kebijakan imigrasi.

"Saya ingin setiap orang yang berniat melanggar hukum AS tahu bahwa mereka akan segera dipulangkan," kata Leavitt. "Mereka akan ditangkap dan diadili."

Tindakan ini melanjutkan serangkaian keputusan kebijakan yang dikeluarkan Trump untuk memperketat pengawasan imigrasi di seluruh perbatasan negara. Selain itu, perintah-perintah eksekutif sebelumnya telah merubah definisi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran serta mengklasifikasikan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional.

Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah pengusiran yang lebih cepat bagi para migran yang tidak berdokumen, yang sebelumnya hanya diterapkan dalam radius 160 kilometer dari perbatasan internasional. Kini, kebijakan tersebut berlaku di seluruh wilayah AS, memberikan wewenang lebih besar kepada petugas imigrasi untuk melakukan deportasi tanpa harus menunggu proses pengadilan yang panjang.

Sebuah pemberitahuan resmi yang diposting di situs Federal Register menyebutkan bahwa kebijakan pengusiran yang dipercepat ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional dan keselamatan publik, serta mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pemberitahuan itu juga menekankan bahwa langkah ini akan memungkinkan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mengatasi jumlah besar individu asing yang tinggal secara ilegal di AS.

Sebagai bagian dari langkah-langkah keras ini, Trump juga mengutip undang-undang imigrasi yang memberinya wewenang untuk menangguhkan masuknya warga negara asing yang dianggap dapat merugikan kepentingan AS. Keputusan ini juga meluas ke wilayah perbatasan AS dengan Kanada, serta sektor maritim yang diawasi oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Pada saat yang sama, Trump memutuskan untuk menghentikan sementara Program Penerimaan Pengungsi AS (USRAP), yang mengatur pemrosesan pengungsi. Ia beralasan bahwa negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menerima sejumlah besar migran atau pengungsi tanpa mengurangi ketersediaan sumber daya untuk warga negara AS. Kebijakan ini menyebabkan lebih dari 1.600 warga Afghanistan yang telah disetujui untuk memasuki AS kehilangan kesempatan mereka, sementara lebih dari 3.000 warga Afghanistan lainnya terpaksa menunggu di Albania untuk dipindahkan ke AS.(*)