Pemberian Modal Usaha untuk Mitra Program MBG Harus Tepat Sasaran dan Tidak Membebani UMKM

Radarlambar.bacakoran.co - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan pentingnya pemerintah memastikan distribusi modal usaha kepada UMKM mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan transparansi dan tepat sasaran, agar tidak memberatkan pelaku usaha.

Proses seleksi dan distribusi modal usaha harus dilakukan dengan cermat dan transparan, agar tidak menambah beban bagi UMKM. Persyaratan administratif yang rumit dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam program ini, ujar Chusnunia di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Menurutnya, pemberian modal usaha diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi tantangan pendanaan untuk pembelian bahan baku pada tujuh hari pertama program berjalan. Chusnunia juga memberikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberikan bantuan modal kepada UMKM sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program sosial ini.

Saya mendukung penuh upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan peran UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis, yang tidak hanya memastikan akses makanan sehat bagi masyarakat, tetapi juga memberdayakan sektor ekonomi mikro, tambahnya.

Chusnunia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM, dan perbankan seperti Himpunan Bank Negara (Himbara), yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, untuk mempermudah pencairan modal usaha sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

Saya berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemudahan dalam akses permodalan dan memastikan kelancaran teknis di lapangan agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi UMKM dan masyarakat, tutup politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh makanan sehat dan bergizi, sekaligus memberdayakan UMKM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaannya. Dengan kolaborasi yang efektif, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.(*)