Daftar Kepala Daerah dengan Kekayaan Terendah yang Dilantik oleh Presiden Prabowo

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta. 

Setelah pelantikan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang baru dirilis menunjukkan bahwa beberapa kepala daerah memiliki kekayaan yang relatif rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. 

Data ini diperbarui secara berkala dan bisa berubah, namun tetap memberikan gambaran tentang sejauh mana transparansi yang dimiliki oleh pejabat publik terkait kekayaan mereka.

Walaupun kekayaan bukanlah satu-satunya tolok ukur kinerja seorang pemimpin, beberapa kepala daerah dengan kekayaan terbatas tetap menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas mereka. 

Berikut adalah daftar kepala daerah yang dikenal memiliki kekayaan terendah di antara pejabat daerah lainnya.

 

1. Bupati Purworejo, Yuli Hastuti: Kekayaan Kurang dari Rp 500 Juta

Salah satu kepala daerah yang tercatat memiliki kekayaan terendah adalah Yuli Hastuti, Bupati Purworejo di Jawa Tengah. Laporan LHKPN menunjukkan bahwa total kekayaannya hanya sekitar Rp 367,5 juta. Menariknya, Yuli Hastuti tidak memiliki aset berupa tanah atau rumah pribadi dan juga tidak tercatat memiliki utang pribadi. Sebagian besar kekayaannya berasal dari kendaraan dan simpanan kas.

Yuli Hastuti sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Bupati Purworejo dalam dua periode (2016-2021 dan 2021-2024). Pengalamannya tersebut menjadi bekal penting dalam memimpin Kabupaten Purworejo. Walaupun memiliki kekayaan terbatas, Yuli tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

 

2. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami: Kekayaan Sekitar Rp 900 Juta

Di Jawa Barat, Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran, juga tercatat memiliki kekayaan yang lebih rendah dibandingkan banyak kepala daerah lainnya. 

Laporan LHKPN menunjukkan total kekayaan Citra Pitriyami sekitar Rp 896 juta hingga Rp 899 juta. 

Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan banyak pejabat di Jawa Barat lainnya.