Rencana Penghapusan Subsidi BBM Mulai 2027 Tuai Sorotan

RENCANA Penghapusan Subsidi BBM Mulai 2027 Menjadi Sorotan, Pemerintah Diminta Hati-Hati. -Foto Dok---

Radarlambar.bacakoran.co - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Per-talite dan Biosolar pada 2027. Usulan ini disampaikan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang berencana untuk menetapkan satu harga BBM pada tahun tersebut.

Luhut menjelaskan bahwa penghapusan subsidi BBM diharapkan dapat diimbangi dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang tepat sasaran kepada masyara-kat yang membutuhkan, meskipun ia belum menjelaskan bentuk rinciannya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebe-lumnya mengungkapkan tiga opsi perubahan subsidi BBM, yaitu mengalihkan subsidi ke BLT, menggunakan BLT dengan tetap memberikan subsidi untuk fasilitas umum, serta memberikan subsidi sebagian saja pada BBM.

Pada 2025, pemerintah memperkirakan kuota BBM subsidi untuk Pertalite mencapai 31,1 juta kiloliter dan solar sebesar 17,3 juta kiloliter, dengan anggaran subsidi sebesar Rp26,66 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp25,82 triliun.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menghapus subsidi BBM. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa penghapusan subsidi BBM bisa memicu lonjakan harga barang dan jasa, serta mengu-rangi daya beli masyarakat, yang berisiko merugikan perekonomian.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menyarankan agar penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap dengan nominal yang kecil agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat.

Selain itu, Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan agar penga-lihan subsidi BBM diikuti dengan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan daya beli tetap terjaga. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan data penerima bantuan sosial agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan lebih efisien.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah strategis dan kebijakan pendukung sebelum menghapus subsidi BBM, agar kebijakan ini tidak mengganggu kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*/adi)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan