Bisakah Hasil Pemungutan Suara Ulang Digugat? Begini Penjelasannya

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Rabu , 05 Mar 2025 - 09:05

Mengetahui apakah pemungutan suara ulang apakah bisa digugat?.//Foto:dok/net.--

Radarlambar.Bacakoran.co - Pemungutan suara ulang (PSU) merupakan mekanisme penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) untuk menjaga integritas dan memastikan hasil yang adil. PSU dilakukan jika ditemukan pelanggaran atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil pemungutan suara sebelumnya tidak sah atau tidak dapat digunakan. Namun, apakah hasil PSU bisa digugat jika masih ada kejanggalan? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Pemungutan Suara Ulang?

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah proses mengulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu. Dasar hukum PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Pasal 372 ayat (1), PSU dapat dilakukan apabila terdapat keadaan luar biasa seperti bencana alam atau kerusuhan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan.

Sementara itu, Pasal 372 ayat (2) menyatakan PSU wajib dilakukan jika terjadi pelanggaran prosedur, antara lain:

Pembukaan kotak suara tidak sesuai aturan.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meminta pemilih menandai surat suara.

bisakah hasil pemungutan suara ulang digugat? begini penjelasannya                            radarlambar.bacakoran.co - pemungutan suara ulang (psu) merupakan mekanisme penting dalam proses pemilihan umum (pemilu) untuk menjaga integritas dan memastikan hasil yang adil. psu dilakukan jika ditemukan pelanggaran atau kondisi tertentu yang menyebabkan hasil pemungutan suara sebelumnya tidak sah atau tidak dapat digunakan. namun, apakah hasil psu bisa digugat jika masih ada kejanggalan? berikut penjelasannya.
 
apa itu pemungutan suara ulang?
 
pemungutan suara ulang (psu) adalah proses mengulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara (tps) tertentu. dasar hukum psu diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
 
menurut pasal 372 ayat (1), psu dapat dilakukan apabila terdapat keadaan luar biasa seperti bencana alam atau kerusuhan yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan.
 
sementara itu, pasal 372 ayat (2) menyatakan psu wajib dilakukan jika terjadi pelanggaran prosedur, antara lain:
 
pembukaan kotak suara tidak sesuai aturan.
 
petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) meminta pemilih menandai surat suara.
 
petugas kpps merusak lebih dari satu surat suara.
 
diketahui terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.
 
selain itu, ketentuan teknis mengenai psu diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. psu juga dapat dilakukan jika ditemukan gangguan keamanan, surat suara tidak sah, atau adanya kecurangan yang terbukti melalui proses pengawasan di berbagai tingkatan.
 
apakah hasil psu bisa digugat?
 
hasil psu tetap dapat digugat jika terdapat keberatan terhadap proses atau hasil akhirnya. kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu berada di tangan mahkamah konstitusi (mk). mk memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).
 
apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh hasil psu, mereka berhak mengajukan gugatan ke mk. setelah menerima gugatan, mk akan memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum mengeluarkan putusan. putusan mk bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain setelah keputusan tersebut dikeluarkan.
 
contoh kasus sengketa psu
 
salah satu contoh kasus psu yang berujung pada gugatan adalah pilkada kabupaten muna tahun 2016. dalam kasus ini, psu dilakukan hingga dua kali karena adanya keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. mk akhirnya memutuskan perkara tersebut secara final, yang menjadi dasar penetapan hasil akhir pilkada.
 
kasus ini menunjukkan bahwa meskipun psu telah dilaksanakan, hasilnya tetap dapat disengketakan apabila terdapat bukti pelanggaran atau kecurangan yang signifikan.
 
pemungutan suara ulang merupakan langkah hukum yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam pemilu. meski psu sudah dilaksanakan, hasilnya tetap dapat digugat jika ditemukan kejanggalan dalam proses atau penghitungan suara. mahkamah konstitusi menjadi lembaga terakhir yang memutuskan sengketa hasil pemilu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat, menutup semua kemungkinan upaya hukum lain.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 6 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan