Dana Disetop oleh Pemerintah, MotoGP Thailand 2026 Apakah Jadi yang Terakhir?

Radarlambar.bacakoran.co- MotoGP Thailand di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, menghadapi ketidakpastian setelah pemerintah Thailand mempertimbangkan untuk menarik dukungan dana dalam penyelenggaraan ajang balap motor bergengsi tersebut.

Meski balapan MotoGP 2025 yang digelar pada Minggu (2/3) berjalan sukses dan mendapat animo tinggi dari masyarakat, keberlanjutan ajang ini setelah kontrak berakhir pada 2026 masih menjadi tanda tanya.  

Presiden Sirkuit Internasional Chang, Newin Chidchob, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Sports Authority of Thailand (SAT) mengenai keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Dorna Sports, penyelenggara MotoGP. Keputusan ini berpotensi menghentikan Thailand dari kalender MotoGP setelah kontrak berakhir pada 2026.  

Selama ini, penyelenggaraan MotoGP di Thailand mendapat dukungan finansial dari pemerintah, yang mengalokasikan dana sekitar 500 juta baht (sekitar 15 juta USD) setiap tahunnya. Dana tersebut dikombinasikan dengan kontribusi sponsor swasta yang mencapai 300 juta baht (sekitar 9 juta USD) per tahun. Namun, dengan pemerintah menarik dukungan tersebut, nasib MotoGP di Buriram menjadi tidak menentu.  

Berdasarkan data penyelenggaraan sebelumnya, MotoGP Thailand terbukti menjadi ajang yang menguntungkan secara ekonomi. Pada edisi 2025, tercatat 224.634 penonton hadir sepanjang akhir pekan, dengan 99.778 orang menyaksikan langsung balapan di hari Minggu. Ajang ini disebut-sebut mampu menghasilkan pemasukan hingga 5 miliar baht bagi perekonomian negara, baik dari sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga UMKM lokal.  

Selain dari sisi ekonomi, kehadiran MotoGP di Thailand juga memiliki dampak signifikan bagi perkembangan olahraga balap di negara tersebut. Salah satu faktor yang menarik minat penonton adalah partisipasi pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra, yang bertarung di kelas MotoGP. Kehadirannya memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat lokal serta meningkatkan popularitas balap motor di Thailand.  

Jika MotoGP tidak lagi digelar di Buriram, dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan motorsport di Thailand dan mengurangi daya tarik bagi pembalap muda yang ingin berkarier di ajang internasional.  

Keputusan pemerintah Thailand menarik dukungan dana dari MotoGP diduga berkaitan dengan minat mereka untuk menjadi tuan rumah balapan Formula One (F1). Minat ini menimbulkan spekulasi bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk MotoGP akan dialihkan untuk persiapan penyelenggaraan F1 di masa depan.  

Namun, hingga saat ini, Ketua SAT, Kongsak Yodmanee, menegaskan bahwa negosiasi dengan Dorna Sports masih berlangsung. SAT juga menyatakan komitmennya untuk mempertahankan MotoGP di Thailand, meskipun belum ada kepastian mengenai mekanisme pendanaan yang akan digunakan jika pemerintah benar-benar menghentikan dukungan finansial.  

Meskipun masa depan MotoGP di Buriram masih belum jelas, berbagai pihak berharap agar solusi dapat ditemukan. Sirkuit Buriram telah menjadi bagian penting dalam kalender MotoGP sejak pertama kali menggelar balapan pada 2018. Dengan kesuksesan yang telah diraih dan manfaat ekonomi yang besar, banyak pihak mendorong agar pemerintah Thailand mempertimbangkan kembali keputusannya.  

Jika tidak ada solusi, Thailand berisiko kehilangan ajang balap bergengsi ini dan memberikan peluang bagi negara lain untuk menggantikan posisinya sebagai tuan rumah MotoGP di kawasan Asia Tenggara.(*)