DP3AKB Pesbar Gelar Pelatihan Manajemen Kasus

PESISIR TENGAH – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melaksanakan pelatihan manajemen kasus bagi lembaga layanan, di Aula Sunset Beach, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Rabu, 16 Juli 2025.

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Gunawan, M. Si., Sekretaris DP3AKB, Irhamudin, S. Km., M.M., Fasilitator Nasional, Ahmad Ashari, S.Pd., dan Narasumber, Selly Fitriyani, S.H., serta peserta yang dari perwakilan kecamatan.

Dalam sambutan, Gunawan, mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang sangat kompleks, modus serta cara yang digunakan para pelaku pun sangat beragam dan terus berkembang dari hari ke hari.

“Kasus kekerasan dimaksud merupakan masalah serius yang harus dihadapi bersama. Tingginya angka kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikis, menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak,” kata dia.

Dijelaskannya, sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, jumlah kasus secara rill mungkin lebih banyak dibanding jumlah kasus yang dilaporkan.

“Berdasarkan data, kekerasan pada anak dan kekerasan pada perempuan di tahun 2023 sebanyak 43 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 56 kasus dan per Juli 2025 sudah ada 18 kasus,” jelasnya.

Menurutnya, sinergritas dari pihak pihak terkait untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di Pesbar yang dimulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta lembaga pemerintah baik itu di tingkat pekon, kecamatan hingga ditingkat kabupaten sangat diperlukan.

“Program dan kegiatan disemua lini juga diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab kekerasan yang sangat kompleks ini,” harapnya.

Dikatakannya, kekerasan tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga terhadap masa depan, serta keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kesatuan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut sehingga pemerintah dan semua elemen masyarakat mampu bergerak bersama, bergandengan tangan, dan mewujudkan lingkungan terbaik untuk anak dan perempuan.

“Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (yogi/*)