Ketua MPR: UU TNI Baru Justru Membatasi Militer Masuk Ranah Sipil

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 12:05

Ahmad Muzani.//Foto:dok/net.--

"UU ini sudah disahkan, sehingga dari segi mekanisme hukum, ia sudah berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang masih memiliki pandangan berbeda," tambahnya.

Poin Penting dalam Revisi UU TNI

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (20/3/2025). Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perluasan cakupan penempatan prajurit TNI aktif di beberapa kementerian dan lembaga tertentu.

Pasal 47 UU TNI yang baru menetapkan bahwa prajurit TNI aktif diperbolehkan bekerja atau berdinas di 14 kementerian dan lembaga, yaitu:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementerian Pertahanan (termasuk Dewan Pertahanan Nasional)

Sekretariat Militer Presiden

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Badan SAR Nasional (Basarnas)

Badan Narkotika Nasional (BNN)

ketua mpr: uu tni baru justru membatasi militer masuk ranah sipil                            radarlambar.bacakoran.co - ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ahmad muzani menegaskan bahwa revisi undang-undang (uu) tentara nasional indonesia (tni) yang baru disahkan tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali dwifungsi militer. sebaliknya, uu tersebut justru membatasi ruang gerak prajurit tni aktif dalam ranah sipil.
 
ahmad muzani saat melepas 15 bus mudik gratis ke provinsi lampung di parkiran timur senayan, jakarta pusat, jumat 21 maret 2025 kemarin mengatakan, uu tni itu justru memperkuat pemisahan antara ranah sipil dan militer. dirinya memperkirakan apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil tidak akan terjadi, karena uu tni itu justru membatasi kiprah prajurit aktif ketika memasuki dunia sipil.
 
uu tni baru atasi kekhawatiran masyarakat sipil
muzani menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait bangkitnya militerisme atau dwifungsi tni telah dijawab dalam uu tni baru, terutama dalam pasal 47. pasal ini mengatur dengan tegas kementerian dan lembaga mana saja yang dapat dijabat oleh prajurit tni aktif. di luar itu, mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dini sebelum dapat menduduki jabatan di institusi lain.
 
"jika prajurit tni aktif ingin masuk ke dunia sipil di luar kementerian dan lembaga yang diizinkan, mereka harus meninggalkan status militernya lebih dahulu. ini adalah mekanisme yang telah diatur dalam uu," ungkap muzani.
 
ia juga menambahkan bahwa jabatan-jabatan yang diperbolehkan untuk prajurit tni aktif umumnya masih berkaitan dengan pertahanan negara atau sektor yang berhubungan dengan keamanan nasional.
 
sosialisasi uu tni baru diperlukan
lebih lanjut, muzani menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan mahasiswa, mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang uu tni yang baru.
 
"uu ini sudah disahkan, sehingga dari segi mekanisme hukum, ia sudah berlaku. oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang masih memiliki pandangan berbeda," tambahnya.
 
poin penting dalam revisi uu tni
revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni telah disahkan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat (dpr) pada kamis (20/3/2025). salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perluasan cakupan penempatan prajurit tni aktif di beberapa kementerian dan lembaga tertentu.
 
pasal 47 uu tni yang baru menetapkan bahwa prajurit tni aktif diperbolehkan bekerja atau berdinas di 14 kementerian dan lembaga, yaitu:
 
kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (kemenko polhukam)
kementerian pertahanan (termasuk dewan pertahanan nasional)
sekretariat militer presiden
badan intelijen negara (bin)
badan siber dan sandi negara (bssn)
lembaga ketahanan nasional (lemhannas)
badan sar nasional (basarnas)
badan narkotika nasional (bnn)
mahkamah agung (ma)
badan nasional penanggulangan bencana (bnpb)
badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt)
badan keamanan laut (bakamla)
badan nasional pengelola perbatasan (bnpp)
kejaksaan agung
 
selain dari daftar tersebut, prajurit tni aktif yang ingin menjabat di lembaga atau kementerian lainnya diwajibkan untuk mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer.
revisi uu tni bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait posisi prajurit tni dalam pemerintahan dan mencegah kebangkitan dwifungsi militer. dengan adanya aturan baru ini, diharapkan sinergi antara tni dan institusi pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
untuk itu, pemerintah dan berbagai pihak diharapkan terus memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan serta implikasi dari uu tni yang baru disahkan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Senin, 21 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan