Prabowo Tegaskan Koruptor Harus Dikembalikan ke Titik Nol: Aset dari Uang Rakyat Layak Disita

Radarlambar.Bacakoran.co - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk memiskinkan para pelakunya dengan menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara adalah hal yang mutlak, namun tetap harus mengedepankan prinsip keadilan.

"Dalam pandangan saya, yang dicuri harus dikembalikan. Negara berhak menyita aset hasil korupsi. Itu wajar," ujar Prabowo dalam wawancara khusus bersama sejumlah pimpinan media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Senin (8/4/2025).

Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyitaan. Ia menilai bahwa aset yang diperoleh secara sah sebelum seseorang menjabat atau yang dimiliki oleh anggota keluarga yang tidak terlibat, tidak seharusnya ikut disita.

"Kita juga harus adil terhadap keluarga. Kalau ada aset yang sudah dimiliki sebelum menjabat, atau bukan hasil dari korupsi, apakah adil jika itu ikut disita? Jangan sampai anak atau istri menanggung kesalahan yang bukan miliknya," jelasnya.

Prabowo tidak menutupi kekesalannya terhadap praktik korupsi yang masih marak. Ia menyebut bahwa perilaku koruptif adalah bentuk perampokan yang dibungkus dengan legalitas, sehingga sulit disentuh oleh hukum.

"Ini perampokan yang tampaknya legal. Aturan dibuat seolah-olah tidak ada yang dilanggar. Ini yang membuat rakyat geram, dan saya pun sama," tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Prabowo mengaku telah meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu mengajukan banding atas vonis ringan bagi koruptor. Menurutnya, vonis semacam itu justru merusak rasa keadilan publik dan melemahkan efek jera.

"Banyak dari mereka yang berpikir bisa membeli keadilan. Mereka merasa, ‘tak apa ditahan sebentar, toh bisa nego ini itu, nanti cepat keluar.’ Ini pola pikir yang harus diputus. Pemerintah tidak akan tinggal diam," tutup Prabowo.

Pernyataan tegas dari Prabowo ini menunjukkan komitmennya terhadap reformasi hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi tuntutan utama masyarakat. Langkah tegas ini diharapkan mampu membangun sistem hukum yang lebih berintegritas dan memberi kepercayaan baru pada publik.(*)