KPK Tegaskan Independensi Jika BPI Danantara Terlibat Masalah Hukum

Radarlambar.Bacakoran.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tetap bersikap profesional dan netral apabila Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menghadapi persoalan hukum. Lembaga antirasuah tersebut menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum, tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis, Selasa 8 April 2025 mengatakan jika suatu saat terdapat persoalan hukum yang menyangkut BPI Danantara, KPK akan menangani secara objektif, profesional dan sesuai prinsip transparansi. Tidak akan ada pengaruh dari pihak luar, termasuk dari struktur internal BPI Danantara itu sendiri.

Pernyataan ini disampaikan menyusul keterlibatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam struktur Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara. Dalam komite tersebut, Setyo duduk bersama sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, seperti Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Tessa menegaskan bahwa keikutsertaan Ketua KPK di komite tersebut bukan atas nama pribadi, melainkan mewakili institusi. “Kehadiran Ketua KPK di Komite Pengawasan Danantara tidak didasarkan pada kapasitas individu, namun sebagai representasi lembaga. Setiap masukan, saran, dan evaluasi yang diberikan berasal dari kebijakan institusional, bukan personal,” jelasnya.

Ia juga menepis kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan KPK dalam komite tersebut. Menurutnya, KPK memiliki sistem yang menjamin independensi dalam setiap langkahnya.

“Kami pastikan tidak ada konflik kepentingan. Keterlibatan KPK di dalam struktur pengawasan Danantara tidak akan mengganggu objektivitas kami dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi,” tegas Tessa.

Lebih lanjut, KPK menyatakan akan terus menilai sejauh mana efektivitas peran lembaganya dalam komite tersebut. Hasil evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan ke depan.

Tak hanya itu, KPK turut mengajak publik untuk aktif mengawasi jalannya program dan kebijakan di BPI Danantara. “Kami mengundang masyarakat luas untuk turut serta mengawasi kinerja BPI Danantara. Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola investasi yang bersih dan berintegritas demi mendukung pembangunan nasional,” pungkas Tessa.(*)