Kementerian ESDM Finalisasi Data Masyarakat yang akan Diizinkan Beli Pertalite CS

Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menyusun langkah-langkah akhir dalam memvalidasi data masyarakat yang berhak menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis pertalite dan solar. Proses ini melibatkan koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data yang digunakan benar-benar akurat.

Hingga saat ini, data dari BPS telah diterima, namun Kementerian ESDM menyatakan masih memerlukan waktu untuk melakukan validasi mendalam terhadap data tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari proses transformasi subsidi yang tengah dirancang, agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan tidak lagi menyasar kelompok masyarakat yang tidak seharusnya menerima.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa skema baru penyaluran BBM subsidi belum dapat diterapkan dalam waktu dekat, lantaran masih berada pada tahap penyempurnaan data. Meski demikian, diharapkan seluruh proses dapat segera rampung, sehingga kebijakan baru tersebut bisa segera dilaksanakan demi efisiensi dan keadilan subsidi energi.

Sebelumnya, Menteri ESDM juga menyoroti permasalahan validitas data sebagai kendala utama dalam implementasi kebijakan subsidi BBM yang lebih tertarget. Pemerintah menyadari bahwa ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan, sehingga diperlukan langkah korektif melalui pembaruan basis data.

Dalam rencana tersebut, data masyarakat miskin yang tercatat oleh BPS menjadi dasar penentuan penerima subsidi. Selain subsidi BBM, data ini juga akan digunakan untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai (BLT) apabila skema pengalihan subsidi dijalankan.

Upaya pemutakhiran data menjadi krusial, mengingat program subsidi energi merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang menyasar kelompok rentan. Pemerintah berkomitmen agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif dan akuntabel, seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap tata kelola subsidi yang lebih tepat guna.(*)