Iran Ancam Eropa Jika Sanksi PBB Diterapkan, Ketegangan Nuklir Memuncak

Radarlambar.bacakoran.co Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras terhadap negara-negara Eropa terkait potensi penerapan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir Teheran. Araghchi menegaskan bahwa sanksi semacam itu akan mengakhiri peran Eropa dalam menangani isu nuklir Iran secara signifikan.

Peringatan tersebut muncul di tengah sorotan pada klausul dalam Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPOA) 2015, yang memungkinkan pemberlakuan kembali sanksi PBB jika Iran melanggar kesepakatan. Perjanjian ini sebelumnya telah ditinggalkan oleh Amerika Serikat pada 2018 saat pemerintahan Donald Trump menarik diri secara sepihak.

Iran saat ini dikabarkan tengah meninjau kemungkinan dimulainya kembali perundingan nuklir dengan Washington. Otoritas di Teheran mempertimbangkan berbagai aspek seperti waktu, lokasi, format, dan jaminan yang diperlukan untuk melanjutkan dialog tersebut. Namun, Araghchi menegaskan fokus negosiasi hanya akan berkisar pada program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Iran menolak membuka pembahasan terhadap isu lain, termasuk kemampuan militernya.

Situasi di kawasan semakin memanas sejak serangan besar-besaran Israel bulan lalu terhadap sejumlah situs nuklir, ilmuwan, dan kawasan permukiman di Iran, yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan operasi itu sebagai upaya untuk menghalau ancaman eksistensial dari Iran.

Iran membalas agresi tersebut dengan meluncurkan serangan terhadap beberapa kota di Israel, mengklaim aksi balasan itu sebagai respon sah terhadap pelanggaran Piagam PBB oleh Tel Aviv. Tidak berhenti di situ, Amerika Serikat kemudian turun tangan dengan mendukung Israel melakukan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan menggunakan bom bunker.

Dengan meningkatnya saling serang antara pihak-pihak yang terlibat, ketegangan di Timur Tengah kini berada pada titik kritis, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih luas. (*)