Forkopimda Bahas Konflik Satwa Liar-Kelangkaan Elpiji

BALIKBUKIT - Menghadapi dua isu besar yang tengah menjadi perhatian publik di wilayahnya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi vertikal. Pertemuan berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Senin, 14 Juli 2025, dan bertujuan membahas konflik antara satwa liar dan manusia, serta kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram yang kian meresahkan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Bupati Parosil Mabsus menyampaikan bahwa Rakor ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama, namun belum menemukan solusi konkret.

Menurutnya, konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah, harimau, dan beruang semakin sering terjadi, terutama di daerah perbatasan kawasan hutan dan wilayah pemukiman atau perkebunan rakyat. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi petani.

"Permasalahan ini sudah berlarut-larut dan sampai sekarang belum menemukan titik terang. Kita perlu bersama-sama mencari solusi jangka panjang, tetapi tetap mengedepankan aspek hukum dan perlindungan terhadap satwa," jelas Parosil.

Sebagai solusi awal, Bupati yang akrab disapa Pakcik ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan humanis kepada masyarakat. Ia mengimbau agar Forkopimda dan instansi terkait melakukan sosialisasi langsung, terutama menjelang musim panen kopi yang rawan konflik.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah agar para petani tidak melakukan panen secara individu, tetapi berkelompok untuk mengurangi risiko ancaman dari satwa liar. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih memahami batas-batas kawasan hutan lindung dan tidak melakukan perambahan secara ilegal.

"Kita harus mengedepankan pendekatan yang bersifat persuasif dan tidak menakut-nakuti masyarakat. Harus dijelaskan aturan-aturan kawasan hutan serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem," ujarnya.

Masalah lain yang dibahas dalam Rakor tersebut adalah kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang mulai dirasakan masyarakat di berbagai kecamatan. Parosil menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina, secara kuota jumlah LPG yang tersedia masih ideal untuk kebutuhan warga Lampung Barat.

Namun, munculnya petani musiman dari luar daerah yang berdatangan ke Lampung Barat menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekurangan pasokan. Mereka ikut membeli gas subsidi yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi penduduk asli dan rumah tangga miskin yang berdomisili tetap di Lampung Barat.

"Karena gas 3 Kg ini subsidi dari pemerintah, maka penggunaannya harus tepat sasaran. Kami sudah bersurat ke Kementerian Sumber Daya Alam untuk meminta tambahan kuota," terang Parosil.

Ia juga meminta dinas terkait untuk memperketat pengawasan distribusi dan memastikan bahwa agen serta pangkalan tidak menjual kepada pihak yang tidak berhak. Hal ini penting untuk menjaga agar subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkannya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Zainur Rahman, yang hadir mewakili Forkopimda menyampaikan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah Daerah, selama sesuai dengan koridor hukum.

“Kami siap bersinergi dengan Pemkab Lampung Barat dalam menyelesaikan dua persoalan utama ini. Jika ada langkah hukum yang diperlukan, kami juga akan siap membantu dengan pendekatan yang solutif dan edukatif,” kata Zainur.

Melalui forum koordinasi ini, Bupati Parosil Mabsus berharap semua pihak dapat bekerja sama dan saling berkolaborasi agar permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak semakin membesar. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan di daerah yang memiliki potensi besar tetapi juga tantangan kompleks, seperti Lampung Barat.