Parosil Larang Pengibaran Bendera One Piece

BALIKBUKIT - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, angkat bicara terkait viralnya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece di bawah bendera Merah Putih. Aksi yang ramai di media sosial itu dinilai sebagai bentuk provokasi menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Menurut Parosil, pengibaran bendera non-resmi seperti itu merupakan tindakan yang mencederai simbol negara. Ia menegaskan bahwa bendera Merah Putih adalah lambang harga diri bangsa dan tidak boleh disandingkan, apalagi disejajarkan, dengan bendera fiktif apa pun.

"Ada upaya memecah belah dan menggoyahkan rasa nasionalisme. Ini bukan sekadar ekspresi, tapi provokasi," tegas Parosil, Senin (11/8).

Aksi pengibaran bendera One Piece diketahui bermula saat pemerintah mengimbau masyarakat memasang bendera Merah Putih sepanjang Agustus. Namun, sebagian warga justru mengibarkan bendera bajak laut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah.

Parosil menilai aksi itu dilakukan secara terorganisir. Ia menyebut ada pihak-pihak tertentu yang ingin memancing kegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bayangkan, para pejuang dulu mempertaruhkan nyawa hanya untuk menjaga bendera Merah Putih. Hari ini, kita hanya diminta mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing. Masa kita lupa sejarah?" ujar Parosil saat memimpin apel di halaman kantor bupati.

Ia pun menyerukan kepada seluruh masyarakat Lampung Barat untuk menolak pengibaran bendera selain Merah Putih selama bulan kemerdekaan. Parosil meminta warga tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh tren yang merusak nilai kebangsaan.

"Ini bukan soal bendera One Piece. Ini soal bagaimana kita menjaga warisan perjuangan dengan hormat dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Parosil juga mengingatkan bahwa usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk memperkuat patriotisme dan semangat cinta tanah air. (lusiana)