Abrasi Pantai Makin Mengancam

PESISIR TENGAH – Ancaman abrasi pantai di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) hingga kini masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan segera. Sejumlah titik pesisir bahkan mulai mengancam permukiman warga, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Pesbar, Aliyudiem, S.H., menyoroti wilayah yang memiliki garis pantai sepanjang 210 kilometer yang terbentang di 11 kecamatan. Dari sepanjang garis pantai itu, banyak titik yang kini mengalami abrasi cukup parah akibat hantaman gelombang tinggi yang terjadi secara terus-menerus.

“Beberapa lokasi seperti Pulau Pisang, Pantai Mandiri, Pekon Kota Karang, dan sejumlah titik pantai lainnya mengalami abrasi yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan, ada beberapa titik yang mulai mengancam rumah-rumah warga,” kata dia

Dijelaskannya, kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, ditambah adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah kabupaten belum mampu melakukan penanganan secara menyeluruh.

“Kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk menangani abrasi ini secara mandiri. Oleh karena itu, kami akan mendorong agar ada intervensi dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat melalui program-program strategis yang bisa menyentuh langsung wilayah terdampak abrasi,” jelasnya.

Aliyudiem juga menyampaikan, keluhan dari masyarakat terkait abrasi semakin banyak diterima oleh pihaknya. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Pesbar dapat lebih intens dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat, agar penanganan abrasi dapat segera dilakukan secara konkret.

“Kami juga meminta agar pemerintah pekon turut proaktif, dengan menyusun dan mengirimkan proposal usulan penanganan abrasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung. Langkah ini penting agar wilayah kita bisa masuk dalam prioritas program penanggulangan abrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan pihaknya di DPRD untuk menerima laporan dan keluhan dari masyarakat secara langsung. Laporan itu nanti akan diteruskan ke anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Lampung, guna mengupayakan ada bantuan dari pemerintah pusat.

“Kami membuka diri terhadap aspirasi masyarakat. Jika ada laporan-laporan masuk, akan kami teruskan ke DPR-RI agar bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun program penanganan abrasi ke depan,” pungkasnya. (yogi/*)