Program Strategis Belum Maksimal, Koperasi Merah Putih Mulai Sepi hingga Tutup

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Setelah lebih dari sebulan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas nasional sejumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes) mulai menunjukkan gejala stagnasi dimana sejumlah koperasi yang semula diharapkan menjadi motor pemberdayaan ekonomi masyarakat justru terpantau sepi pengunjung bahkan beberapa di antaranya tutup karena tidak mampu bertahan.

Fenomena ini pun menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, turut menyoroti perkembangan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ia menegaskan pentingnya kerja keras dan keterlibatan aktif dari para pengurus koperasi agar lembaga ini tidak sekadar menjadi simbol program, melainkan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pengamatan di lapangan, beberapa kendala utama langsung mencuat. Salah satunya terlihat di Koperasi Merah Putih yang berada di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski lokasinya cukup strategis dan bahkan tak jauh dari kediaman pribadi Presiden Prabowo koperasi tersebut tampak lesu.

Aktivitas di sana sangat minim. Bangunan koperasi berdiri sederhana namun suasananya lengang dan nyaris tak berpenghuni kecuali oleh empat orang pengelola yang berjaga.

Unit toko sembako memang masih beroperasi, tetapi rak-raknya nyaris kosong. Beberapa kebutuhan pokok bahkan tidak tersedia, membuat warga sekitar enggan datang kembali. Masalah ini diperparah oleh ketiadaan modal usaha yang menyebabkan koperasi tidak mampu mengisi kembali stok barang secara rutin.

Kondisi lebih memprihatinkan ditemukan di unit layanan kesehatan. Klinik dan apotek yang semestinya menjadi salah satu fasilitas unggulan justru belum pernah benar-benar berfungsi sejak koperasi diresmikan. Pintu klinik terkunci, kursi ruang tunggu tertutup debu, dan tidak ada satu pun tenaga medis yang bertugas. Kesan terbengkalai pun kian kuat ketika melihat kios-kios layanan lainnya yang tak kunjung beroperasi. Gerai pupuk hanya menerima satu pengunjung sepanjang hari, sementara pangkalan LPG tidak dapat melayani warga karena kehabisan tabung gas.

 

Di sisi lain, minimnya sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi koperasi ini menjadi hambatan besar bagi keberlangsungan koperasi. Banyak warga yang belum memahami apa sebenarnya tujuan koperasi Merah Putih dan bagaimana mereka bisa terlibat atau memanfaatkannya.

Zulkifli Hasan menilai bahwa tantangan-tantangan ini merupakan hal yang lumrah di awal pelaksanaan program besar. Namun, ia menekankan bahwa koperasi bukanlah tempat untuk membagi-bagikan bantuan, melainkan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, para pengurus koperasi harus lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama bupati dan wali kota selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi di wilayah masing-masing. Pendampingan dan penyelesaian masalah harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan modal, distribusi barang, hingga pemenuhan tenaga profesional untuk layanan kesehatan.

Hingga akhir Agustus 2025, pemerintah pusat terus mengejar target pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Namun, realisasi kelembagaan Kopdes yang aktif dan berfungsi optimal masih jauh dari harapan. Masalah klasik seperti kurangnya modal, lemahnya manajemen, serta rendahnya tingkat literasi koperasi di masyarakat kembali menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Dari pantauan di beberapa daerah, beberapa koperasi memang mulai menunjukkan geliat positif. Misalnya di Bangunharjo, empat koperasi yang sempat tutup telah kembali beroperasi setelah dilakukan pembenahan. Namun, konsistensi dan kesinambungan kegiatan koperasi tersebut masih perlu diuji dalam beberapa bulan ke depan.

Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan dengan semangat besar diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa sekaligus pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Namun jika tak segera direspons dengan kebijakan perbaikan yang konkret dan dukungan riil dari seluruh pemangku kepentingan, koperasi-koperasi tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek sesaat tanpa dampak jangka panjang yang nyata. (*/rinto)