Bahas Ranperda, Setwan Pesisir Barat Tunggu Anggota Dewan Aktif

PESISIR TENGAH – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), belum menyusun jadwal kegiatan sidang paripurna untuk membahas sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2024.

Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Marhasan Samba., mengatakan tahun ini terdapat delapan Ranperda yang akan dibahas bersama dengan Pemkab Pesbar, dengan rincian empat Ranperda inisiatif anggota DPRD dan empat usulan Pemkab Pesbar.

“ Ada delapan Ranperda yang akan kita bahas tahun ini, dalam waktu dekat belum ada rencana untuk dilakukan sidang paripurna, karena masih menunggu jadwal seluruh anggota DPRD, pasca Pemilu tahun 2024,” kata dia.

Dijelaskannya, Ranperda yang dibahas tahun ini merupakan Ranperda usulan tahun 2023 lalu, untuk jadwal pembahasan akan ditentukan karena sebagian besar anggota DPRD Pesbar saat ini belum aktif..

“ Usulan yang masuk tahun 2023 lalu kita bahas tahun ini, muali dari Sidang Paripurna penyampaian Ranperda, Pembahasan antara DPRD dengan Pemkab Pesbar hingga persetujuan Ranperda menjadi Perda,” jelasnya.

Dikatakannya, Ranperda yang akan dibahas dan merupakan inistaif anggota DPRD itu seperti Ranperda tentang penyandang disabilitas, Ranperda tentang pengembangan budaya literasi, Ranperda tentang pendidikan inklusif ramah anak dan Ranperda tentang penyelenggaraan pembangunana ketahanan keluarga.

“ Sedangkan Ranperda usulan Pemkab Pesbar seperti Ranperda tentang rencana pembangunan jangka daerah tahun 2025-2045, Ranperda tentang pengarusutamaan gender, Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan pangan daerah dan Ranperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan toko swalayan dan pedagang kaki lima,” terangnya.

Selain itu, terdapat tiga Ranperda kumulatif terbuka yang akan di bahas tahun ini seperti Ranperda tentang Pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 dan Ranperda tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

“ Seluruh Ranperda tersebut akan kita upayakan dibahas pada tahun ini, sehingga tidak ada Ranperda yang tidak dibahas dan baru akan di bahas tahun depan,” pungkasnya. (*)