DPR RI Desak Pemerintah Tambah Bansos Migor 2 Liter per Bulan

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto-Net--
RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak pemerintah menambah bantuan sosial (bansos) pangan berupa minyak goreng 2 liter per bulan bagi masyarakat. Usulan itu disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelum menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Said menilai bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan yang sudah disiapkan pemerintah masih belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, ia mendorong tambahan minyak goreng sebagai pendamping. Menurutnya, semula DPR menginginkan bantuan 5 liter, namun disesuaikan menjadi 2 liter agar tidak terlalu membebani anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyatakan kesanggupan pemerintah memenuhi tambahan tersebut. Ia menyebut bansos minyak 2 liter bisa dijalankan setidaknya selama dua bulan, beriringan dengan penyaluran bantuan beras 10 kg pada Oktober–November 2025.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memetakan penggunaan anggaran dengan cermat hingga akhir 2025. Jika ada pos belanja yang tidak terserap, dana akan dialihkan untuk memperkuat program perlindungan sosial, termasuk tambahan bansos minyak goreng.
Kesepakatan verbal ini terjadi dalam rapat kerja Banggar DPR dengan Kemenkeu yang membahas revisi postur RAPBN 2026. Dalam usulan terbaru, belanja negara naik dari Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Sementara defisit diperlebar ke 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah juga menambahkan paket stimulus ekonomi bertajuk “8+4+5” senilai Rp16,23 triliun. Salah satu komponennya adalah bansos beras 10 kg senilai Rp7 triliun yang akan disalurkan menjelang akhir 2025.
Dorongan DPR menambah bansos minyak goreng memperlihatkan adanya tekanan politik untuk memperluas perlindungan sosial di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, kesediaan Menkeu Purbaya menunjukkan fleksibilitas fiskal pemerintah dalam mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih menyentuh langsung masyarakat.
Tambahan bansos pangan ini juga berpotensi memperkuat daya beli rumah tangga, sekaligus menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.(*/edi)