PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), tidak dapat berbuat banyak terkait penanganan abrasi pada Pelabuhan Kuala Stabas, di Kecamatan Pesisir Tengah. Karena pelabuhan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Kepala BPBD Pesbar, Imam Habibudin,S.Hut., M.Si, mengatakan, pihaknya bersama dengan Dinas Sosial telah menyerahkan bantuan buffer stok untuk warung yang terdampak gelombang tinggi di Pelabuhan Kuala Stabas.
“Bantuan ini diharapkan dapat membantu para pedagang yang mengalami kerugian akibat kondisi cuaca ekstrem itu, diharapkan bantuan ini bisa bermanfaat untuk korban,” kata dia.
Dijelaskannya, untuk lapak ikan, pihaknya belum dapat memberikan bantuan. Hal itu disebabkan karena lapak ikan dimiliki oleh banyak orang, sehingga pihaknya kesulitan menentukan penerima bantuan yang tepat.
“Untuk lapak ikan, kami bingung harus diserahkan kepada siapa, karena itu milik banyak orang. Oleh karena itu, kami belum dapat memberikan bantuan untuk lapak ikan yang hancur akibat terjangan ombak itu,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Pesbar juga tidak menyiapkan bantuan untuk perbaikan bangunan warung dan lapak ikan yang rusak akibat gelombang tinggi, karena bangunan tersebut menempati lahan milik pemerintah.
“Untuk bangunan warung dan lapak ikan, kami tidak dapat memberikan bantuan perbaikan, karena bangunan tersebut menumpang di lahan pemerintah, kecuali kalau berdiri di lahan pribadi dan dimanfaatkan untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan perbaikan talud di Pelabuhan Kuala Stabas yang terdampak gelombang tinggi, Imam Habibudin mengungkapkan masalah itu telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat untuk ditindaklanjuti.
“Perbaikan talud pelabuhan sudah kami serahkan ke Dinas Perhubungan untuk penanganan lebih lanjut, nanti mereka yang akan berkoordinasi ke pihak yang memiliki kewenangan terkait pelabuhan itu,” pungkasnya. *