KEBUNTEBU – Pemerintah Pekon Tanjungraya, Kecamatan Kebuntebu, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 sebagai langkah awal menyusun perencanaan pembangunan tahun 2026.
Bertempat di Balai pekon setempat kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Nowo Wibawono, S.Pd., M.Pd., dan jajaran, tim Musrenbang desa, dari berbagai instansi tingkat kecamatan, serta perwakilan masyarakat dari berbagai elemen.
Nowo yang juga Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lambar menyampaikan, Musrenbang kali ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan rencana pembangunan pekon yang dapat memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Dalam acara tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sementara Peratin Johanto menambahkan. Agenda Musrenbang, Pembahasan rencana pembangunan desa tahun 2026. Penjaringan dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan di berbagai sektor. Dan Penyusunan anggaran yang akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Dia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. "Kami berkomitmen menjadikan Pekon Tanjungraya sebagai pekon yang lebih maju dan sejahtera dengan menampung semua aspirasi masyarakat serta menjalankan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga," ujarnya.
Musrenbang juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan, khususnya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2025.
Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2025 dan menyusun usulan pembangunan prioritas untuk tahun 2026 melalui sistem SIPD.
Beberapa usulan prioritas yang menjadi fokus dalam Musrenbang antara lain, Peningkatan Infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang menjadi akses vital masyarakat.
Pengembangan Layanan Publik. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk menunjang kesejahteraan warga. Dan Pembangunan Fasilitas Umum, menyediakan sarana dan prasarana umum guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Setelah pembahasan dan diskusi selesai, berita acara musyawarah ditandatangani oleh PJ Peratin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat sebagai bentuk kesepakatan bersama.
Pemerintah pekon juga menunjuk perwakilan untuk mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan guna memperjuangkan berbagai usulan dari pekon.
Kegiatan yang di sounding dengan rembuk stunting berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan strategis yang menjadi acuan dalam pembangunan pekon le depannya. "Kami berharap hasil musyawarah ini tidak hanya menjadi dokumen rencana, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat," pungkasnya. *