Radarlambar.bacakoran.co -Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, menghadapi tekanan dan kritik tajam dari sejumlah jurnalis saat konferensi pers yang membahas gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dalam acara tersebut, Blinken ditanyai mengenai kebijakan AS yang terus mengirimkan pasokan senjata ke Israel meskipun serangan militer Israel di Gaza telah menyebabkan kehancuran besar dan jatuhnya banyak korban jiwa.
Insiden tersebut terjadi pada Kamis (16/1/2025), saat jurnalis independen Sam Husseini berteriak, "Penjahat! Kenapa kalian tidak ke Den Haag?"—sebuah sindiran yang merujuk pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag yang menangani kejahatan perang. Husseini, yang mengkritik keras kebijakan AS terkait dukungan militer kepada Israel, kemudian dikeluarkan dari ruangan oleh petugas keamanan, namun tetap melanjutkan kritiknya hingga keluar.
Kritik terhadap Blinken muncul di tengah berlanjutnya serangan militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina sejak konflik dimulai pada 7 Oktober 2023. Selain itu, hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi dan menghadapi krisis kelaparan yang parah.
Sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan, juga menuduh Israel melakukan genosida dan kejahatan perang terhadap warga Palestina. Bahkan, mereka meminta agar Israel diadili di Pengadilan Kriminal Internasional. Namun, Blinken berusaha mempertahankan kebijakan AS dengan menekankan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dari serangan Hamas yang menurutnya menggunakan wilayah sipil sebagai tempat berlindung.
Dalam konferensi pers tersebut, Blinken berusaha tetap tenang dan menjelaskan bahwa keputusan AS mencerminkan dukungan mayoritas rakyat Israel terhadap kebijakan pemerintah mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Biden tidak dapat membuat keputusan mengenai insiden yang dianggap pelanggaran hukum internasional, karena alasan bahwa Hamas melibatkan diri di tengah populasi sipil.
Blinken lebih lanjut menjelaskan bahwa Israel sedang melakukan penyelidikan terhadap ratusan kasus yang diduga melibatkan pelanggaran hukum internasional, dan proses hukum tersebut harus diikuti. "Mereka memiliki proses, prosedur, dan aturan hukum yang perlu dihormati, itulah ciri khas dari sebuah negara demokrasi," ujar Blinken, berusaha menunjukkan bahwa Israel berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional meskipun situasi yang ada sangat kompleks.
Kritik terhadap Blinken dan kebijakan AS ini mencerminkan ketegangan internasional yang semakin besar terkait dengan konflik Israel-Palestina. Banyak pihak yang menyerukan untuk menghentikan pendanaan militer dan bantuan senjata kepada Israel, serta mendorong tercapainya solusi damai yang lebih adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
Tentu saja, di tengah eskalasi ketegangan ini, banyak yang berharap bahwa gencatan senjata yang baru dicapai dapat menjadi langkah menuju perdamaian yang lebih langgeng di kawasan tersebut. Namun, jalan menuju perdamaian tampaknya masih panjang, dan tantangan politik serta diplomatik yang dihadapi oleh para pemimpin dunia, termasuk Blinken, semakin besar. (*)
Kategori :