SUOH - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melanjutkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS), Rabu, 31 Januari 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh dan Pekon Negeri Jaya Kecamatan BNS tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M.
Turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Dra. Zelda Naturi Nukman, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Peratin dan lapisan masyarakat.
Dalam acara yang dimeriahkan tari sembah batin dan nyambai Andan Muakhi tersebut, Pj. Bupati Lampung Barat Nukman mengatakan kegiatan itu merupakan momentum penting.
Menurutnya, melalui Musrenbang dapat merencanakan suatu kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan derajat hidup dan juga kemajuan daerah.
Dikatakannya, tahun 2024 merupakan tahun kedua bagi dirinya untuk menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Lampung Barat sebagai Pj. Bupati. Hal itu, tentunya merupakan momentum untuk melanjutkan dan mengevaluasi semua yang sudah dijalankan sebelumnya.
Namun, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat, sebab, dikatakannya tidak semua yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dan terealisasikan.
"Hal itu, dikarenakan berbagai keterbatasan, dan adanya berbagai ragam persoalan pembangunan yang mendesak sehingga menjadi bahan pertimbangan kami dalam menetapkan sekala prioritas pembangunan di tahun ini," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya menekankan kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Peratin dan Perangkat pekon untuk memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas, serta memperlancar keterjangkauan pusat-pusat pelayanan ekonomi.
"Pada tahun 2023 masih terdapat 16 pekon dengan status berkembang sehingga kecamatan yang masih memiliki pekon dengan status pekon berkembang untuk memprioritaskan usulan kegiatan pada aspek yang mendukung pembangunan sehingga bisa menjadi pekon yang maju dan mandiri," tuturnya.
Kemudian, ia menjelaskan total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar Rp1,09 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp116,45 miliar dibanding tahun 2023 sebesar Rp980,33 miliar.
"Pengelolaan dana APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebagian harus dialokasikan untuk pembayaran formasi PPPK sebesar Rp14,65 miliar, hibah pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp21,83 miliar dan pembayaran pinjaman pokok dan bunga PEN sebesar Rp17,9 miliar," jelasnya.
Sehingga distribusi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di masing-masing kecamatan sedikit berkurang. Proyeksi total anggaran dalam RKPD 2025 direncanakan sebesar Rp1,15 triliun.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 untuk alokasi dana pekon tahun 2024 sebesar Rp114 miliar lebih mengalami kenaikan sebesar Rp547 juta dibanding tahun 2023," tuturnya.
Orang nomor satu di Lampung Barat itu, menekankan kepada camat, peratin, dan lurah harus mampu mengoptimalkan peruntukan dana tersebut guna mendukung kemajuan pekon serta kelurahan.