Radarlambar.bacakoran.co- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta mengejutkan dalam pengawasan dana bantuan sosial (bansos). Lembaga ini mengidentifikasi bahwa jutaan rekening penerima bansos ternyata tidak tepat sasaran, bahkan sebagian besar terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online.
Dari hasil analisis yang dilakukan hingga pertengahan 2025, PPATK telah membekukan sekitar 10 juta rekening dengan total saldo melebihi Rp2 triliun. Menurut keterangan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, sebagian rekening tersebut diketahui sudah tidak aktif lebih dari lima tahun, namun masih menyimpan dana. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian dana pada rekening itu tercatat digunakan untuk transaksi perjudian daring.
Dalam Buletin Statistik PPATK edisi Mei 2025, tercatat 14.055 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), naik signifikan dibanding bulan sebelumnya. Dari seluruh LTKM yang tercatat, lebih dari separuhnya berkaitan dengan aktivitas perjudian, menjadikannya kategori dominan dalam praktik tindak pidana keuangan.
Analisis lanjutan terhadap data penerima bansos dan basis data aktivitas perjudian daring tahun 2024 menemukan adanya kesamaan identitas pada lebih dari 570 ribu rekening. Jumlah tersebut mencerminkan sekitar 2% dari total penerima bansos tahun lalu yang juga terdaftar sebagai pemain judi online. Dalam satu tahun, kelompok ini dilaporkan telah mentransfer dana hampir Rp1 triliun ke platform perjudian digital, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan evaluasi mendalam terhadap penyaluran bansos. Kementerian Sosial berencana menerapkan pendekatan yang lebih ketat dan berbasis data, sekaligus mengedukasi masyarakat agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.
Langkah penyaringan penerima bansos ini sebelumnya dimulai lewat kerja sama Kemensos dan PPATK. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto, Kemensos menyerahkan data rekening penerima bansos untuk diverifikasi. Ketua Tim Humas PPATK, M. Natsir, menegaskan bahwa dari hasil verifikasi tersebut, ditemukan jutaan rekening yang tidak sesuai peruntukannya, serta ratusan ribu di antaranya terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian.
Langkah korektif yang dirancang pemerintah ke depan diprioritaskan untuk menjaga akuntabilitas bantuan sosial, serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan.(*)