BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat iklim investasi dan pelayanan publik. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tercatat sebanyak 1.199 perizinan dan nonperizinan berhasil diterbitkan sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Plt Kepala DPMPTSP Lampung Barat, Syahril, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari optimalisasi sistem digital dan peningkatan kualitas pelayanan. "Hingga pertengahan Juni 2025, kami telah menerbitkan 1.199 dokumen perizinan dan nonperizinan. Ini bagian dari upaya kami untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Syahril, Selasa (8/7/2025).
Menurut dia, DPMPTSP Lambar kini memanfaatkan empat platform digital utama untuk mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin yaitu Online Submission System (OSS) sebanyak 928 izin, SiCantik Cloud sebanyak 67 izin, SIMBG + SLF sebanyak 20 izin serta Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital sebanyak 184 izin
“Melalui layanan online ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor. Semua bisa diakses dari mana saja, cukup dengan perangkat dan koneksi internet,” jelas Syahril.
Akses layanan digital ini dapat dijangkau melalui situs-situs resmi, antara lain OSS: https://oss.go.id, Sicantik: https://sicantik.go.id, SIMBG: https://simbg.pu.go.id serta Website resmi DPMPTSP Lambar: https://pmptsp.lampungbaratkab.go.id
Tak hanya mengandalkan teknologi digital, lanjut dia, DPMPTSP Lampung Barat juga tetap membuka layanan secara tatap muka bagi masyarakat yang belum terbiasa atau memiliki keterbatasan akses digital. “Kami tetap membuka layanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balikbukit. Masyarakat bisa datang langsung untuk konsultasi atau mengurus perizinan,” imbuhnya.
Capaian ini dinilai sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan layanan cepat, mudah, dan transparan, Lampung Barat diharapkan bisa menjadi tujuan yang ramah bagi para investor dan pelaku usaha mikro hingga besar.
“Kemudahan layanan ini juga mendorong masyarakat untuk patuh terhadap regulasi. Semua berjalan sesuai prosedur, tetapi dengan pendekatan yang lebih cepat dan efisien,” tutup Syahril. (lusiana)