BNPP Rencanakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Maluku Barat Daya untuk Perkuat Ekonomi Perbatasan
Tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI saat melakukan survei titik perbatasan dengan Timor Leste./Foto: dok BNPP--
Radarlambar.Bacakoran.co - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tengah merancang pembangunan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pos itu akan di dirikan di Pulau Lirang, Pulau Wetar dan Pulau Kisar yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Siti Metrianda Akuan, Plt Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Rabu 6 November 2024 kemarin menjelaskan bahwa pembangunan PLBN tersebut bertujuan untuk mendukung pemerataan fasilitas dan infrastruktur di wilayah perbatasan, serta memastikan pengelolaan lalu lintas orang dan barang yang lebih efisien. Dengan adanya PLBN baru ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Dikatakannya, pembangunan PLBN ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih baik. Bahkan, dirinya berharap keberadaan PLBN itu bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Pembangunan ini juga diharapkan dapat memperlancar hubungan antarwarga di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, meski saat ini perlintasan antar negara masih dilakukan secara tidak resmi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara kedua negara terkait batas laut, yang masih menunggu penyelesaian batas darat di beberapa titik.
Bahkan kini, meski banyak aktivitas perlintasan yang terjadi antara masyarakat di Maluku Barat Daya dengan masyarakat RDTL, hubungan tersebut masih berlangsung tanpa dasar perjanjian resmi. Perlintasan itu lebih dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya di kedua sisi perbatasan.
Usulan pembangunan tiga PLBN ini berasal dari surat Gubernur Maluku yang dikirimkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, yang berharap agar proyek ini bisa dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rencana ini juga berangkat dari kebutuhan mendesak, mengingat di beberapa pulau perbatasan Indonesia seperti Pulau Lirang, Pulau Wetar, dan Pulau Kisar, belum tersedia layanan Customs, Immigration, Quarantine (CIQ). Sementara itu, di Pulau Atauro, Timor Leste, yang berbatasan langsung dengan Pulau Lirang, sudah tersedia layanan CIQ.
Keberadaan PLBN di wilayah ini dipandang penting untuk memfasilitasi arus perdagangan, mempercepat mobilitas orang, serta membuka potensi pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di daerah-daerah yang selama ini terbilang terisolasi. Rencana ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan dengan wilayah lainnya, serta meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antar kedua negara.(*)