Eks Penyidik KPK Menyambut Baik Putusan MK Soal Korupsi Sipil-Militer

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 03 Dec 2024 - 07:57

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, .//Foto:dok/net.--

eks penyidik kpk menyambut baik putusan mk soal korupsi sipil-militer                            radarlambar.bacakoran.co - mantan penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk), yudi purnomo, menyambut positif keputusan mahkamah konstitusi (mk) yang menegaskan kewenangan kpk dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. ia menilai keputusan ini mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum.
 
menurut yudi, putusan mk itu sangat positif dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia. hal ini menunjukkan adanya asas persamaan di mata hukum.
 
solusi atas kendala teknis
yudi mengungkapkan bahwa selama ini kpk kerap menghadapi hambatan teknis ketika menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak militer. dengan adanya putusan mk ini, ia optimistis masalah tersebut dapat teratasi, terutama jika muncul kasus korupsi yang melibatkan sipil dan militer secara bersamaan.
 
dikatakannya, sebelum putusan itu, kpk sering menyerahkan penanganan terhadap anggota militer yang terlibat kasus korupsi kepada polisi militer (pom). hal itu menciptakan dualisme penanganan dan kurangnya komprehensivitas dalam pemberantasan korupsi.
 
menurut yudi, putusan itu juga memberikan jalan keluar yang memungkinkan kpk menangani kasus secara lebih menyeluruh, asalkan kasus tersebut memang dimulai atau ditemukan oleh kpk.
 
pentingnya koordinasi dengan tni
meski demikian, yudi menekankan perlunya kpk untuk proaktif berkoordinasi dengan tni guna merumuskan langkah-langkah teknis pelaksanaan putusan ini. ia juga mengingatkan pentingnya sinergitas antara kedua institusi untuk mencegah benturan aturan.
 
ditambahkannya, meskipun putusan mk bersifat final dan mengikat, implementasinya membutuhkan koordinasi yang baik dengan tni. diskusi bersama menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan teknis yang sesuai dengan putusan tersebut.
 
ia menyarankan agar kpk dan pom tni dapat tetap bekerja sama secara sinergis untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota militer aktif.
isi putusan mk
mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait kewenangan kpk dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan militer dan sipil. gugatan terhadap pasal 42 undang-undang kpk itu ternyata diajukan oleh advokat gugum ridho putra. putusan mk menyatakan bahwa kpk memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil, selama kasus tersebut ditangani kpk sejak awal.
 
berikut beberapa poin penting dalam putusan mk:
1. kewenangan kpk: kpk dapat menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan militer dan sipil, asalkan penanganannya dimulai oleh kpk.
2. tidak wajib melimpahkan: kpk tidak diwajibkan melimpahkan kasus yang ditangani sejak awal kepada peradilan militer.
3. koordinasi dengan pihak lain: institusi lain yang menemukan kasus korupsi militer-sipil tidak wajib menyerahkan kasus tersebut kepada kpk jika bukan kpk yang memulai penanganannya.
 
amar putusan mk
1. mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
2. menyatakan bahwa pasal 42 uu nomor 30/2002 tentang kpk bertentangan dengan uud 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa kpk memiliki kewenangan menangani kasus korupsi militer-sipil yang ditangani sejak awal oleh kpk.
3. memerintahkan memuatkan putusan itu di dalam berita negara republik indonesia
4. menolak permohonan pemohon untuk bagian lain.
dengan adanya putusan ini, diharapkan pemberantasan korupsi di indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adil, tanpa memandang status hukum pelaku.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 5 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan