Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mulai Berlaku pada 5 Januari 2025: Begini Cara Menghitungnya

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Edi Prasetya |

Jumat , 13 Dec 2024 - 15:56

PAJAK : Tahun 2025 Untuk Pajak Daerah Diberlakukan dengan Sistem Opsen Salah Satunya Adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Foto Dok/Net--

Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan memastikan distribusi pajak yang lebih adil di seluruh Indonesia.

Undang-undang ini mengatur beberapa jenis pajak daerah yang diberlakukan dengan sistem opsional (opsen), yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Dalam Pasal 83, disebutkan tarif opsen pajak yang berlaku:

1. Opsen untuk PKB: 66 persen

2. Opsen untuk BBNKB: 66 persen

3. Opsen Pajak MBLB: 25 persen

Dengan diterapkannya opsen ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor kini mencakup beberapa komponen, antara lain:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2. Opsen BBNKB

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4. Opsen PKB

pajak kendaraan bermotor (pkb) mulai berlaku pada 5 januari 2025: begini cara menghitungnya                            radarlambar.bacakoran.co - pemerintah indonesia telah mengesahkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan memastikan distribusi pajak yang lebih adil di seluruh indonesia.
undang-undang ini mengatur beberapa jenis pajak daerah yang diberlakukan dengan sistem opsional (opsen), yaitu:
1. pajak kendaraan bermotor (pkb)
2. bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)
3. pajak mineral bukan logam dan batuan (mblb)
dalam pasal 83, disebutkan tarif opsen pajak yang berlaku:
1. opsen untuk pkb: 66 persen
2. opsen untuk bbnkb: 66 persen
3. opsen pajak mblb: 25 persen
dengan diterapkannya opsen ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor kini mencakup beberapa komponen, antara lain:
1. bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)
2. opsen bbnkb
3. pajak kendaraan bermotor (pkb)
4. opsen pkb
5. swdkllj (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan)
6. biaya administrasi stnk
7. biaya administrasi tnkb
walaupun ada tambahan komponen opsen, perubahan ini tidak akan menambah beban administratif bagi masyarakat. selain itu, tarif pkb juga mengalami penurunan dari 1,8 persen menjadi 1,1 persen, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam uu tersebut.
contoh perhitungan pajak kendaraan bermotor (pkb)
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, kementerian keuangan menyajikan contoh perhitungan dengan skema yang baru. misalnya, jika seseorang memiliki mobil dengan nilai jual kendaraan bermotor (njkb) sebesar rp200 juta dan mobil tersebut adalah kendaraan pertama yang dimiliki, berikut adalah cara menghitung pajaknya:
pajak kendaraan bermotor (pkb) terutang
tarif pkb baru adalah 1,1 persen, dihitung dari njkb kendaraan:
1,1% × rp200 juta = rp2,2 juta
opsen pkb
opsen pkb dihitung sebesar 66 persen dari pkb terutang:
66% × rp2,2 juta = rp1,45 juta
jumlah total yang harus dibayar
total yang harus dibayar adalah jumlah dari pkb dan opsen pkb:
rp2,2 juta + rp1,45 juta = rp3,65 juta
sebagai perbandingan, jika menggunakan tarif pkb lama yang sebesar 1,8 persen, wajib pajak dengan njkb rp200 juta akan membayar pajak sebesar rp3,6 juta. dengan penurunan tarif menjadi 1,1 persen, total pajak yang dibayar hampir sama, namun dengan proses administrasi yang lebih sederhana.
dengan penerapan regulasi ini, diharapkan akan ada peningkatan penerimaan daerah serta pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah indonesia. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Jumat, 13 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan